Purwakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan sejumlah program prioritas sebagai langkah konkret dalam menyongsong Muktamar ke-34 NU. Salah satu program prioritas tersebut tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyiapan kelembagaan.

 

Dalam upaya mewujudkannya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menekankan harus ada upaya nyata untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan peran NU dalam bidang ekonomi. 

 

"Program ekonomi keumatan harus dimulai dengan kerja-kerja nyata yang langsung memberikan dampak kepada Nahdliyin," kata Kiai Said saat memberikan Konferensi Pers Penutupan Rapat Pleno PBNU 2019 di Pesantren Al-Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/9) malam.

 

Pertama, penanganan masjid, terutama masjid di BUMN. Melihat pentingnya peran masjid-masjid dan musala, program NU  dari pusat hingga ranting dan anak ranting menjelang Muktamar tahun 2020 harus mengutamakan penggarapan masjid secara lebih intensif. Hal itu bisa ditempuh dan dimulai dari melakukan program-program konkret keseharian sampai dengan pemberdayaan masjid guna memajukan kemasalahan umat. 

 

Kedua, menghidupkan lembaga dakwah, yaitu sosialisasi Islam kebangsaan dan Islam wasathiyah melalui medsos. Nahdlatul Ulama herus lebih intensif dalam mengembangkan kerja dakwah melalui medsos. 

 

Medsos harus diisi dan dipenuhi oleh konten-konten Aswaja. 'Pasar bebas agama' di medsos harus dimenangkan dan dikuasai NU. Tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar harus dijawab. Fitnah harus diluruskan. Tabayun harus dilakukan. Nama baik NU, marwah dan kemuliaan para kiai, para ulama harus direhabilitasi dan dipulihkan. 

 

Ketiga, pengkaderan; yaitu dengan membangkitkan hamasah Nahdliyah dan kader mumpuni. Pengkaderan dengan segenap tingkatannya: PPWK (khusus jajaran Syuriyah), MKNU (untuk pengurus NU), PKPNU (untuk kader-kader profesional),  dan jenis pengkaderan lain harus dimaksimalkan. Demikian juga dengan pelatihan teknis dan keahlian khusus yang strategis seperti penguatan IT, medsos, produksi film pendek, video dakwah, desain grafis dan lain-lain. 

 

Keempat, penguatan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Usaha ekstra untuk memajukannya. Investasi diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan kelengkapan sarana dan prasarana. Inovasi diperlukan untuk membangun keunggulan dan menjadi daya tarik kepada calon mahasiswa. 

 

Program beasiswa harus disediakan untuk menarik mahasiswa untuk kuliah di universitas-universitas NU sekaligus sebagai penguatan pendidikan kader-kader Nahdliyin di bawah. Maka kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha dan pendidikan tinggi di luar negeri harus digalakkan.

 

Kelima, mengadvokasi RUU Pesantren, RUU PKS dan RUU KUHP serta RUU Pertanahan. Jika RUU Pesantren sudah disahkan menjadi UU Pesantren dan Pendidikan Kegamaan, maka harus dikawal agar bermanfaat bagi pesantren dan tidak justru membawa mafsadah bagi pesantren. 

 

Langkah konkret dan nyata guna mengawal implmentasi UU tersebut harus dirumuskan lebih tajam dan terukur. Selain itu rapat pleno juga mendorong segera disahkannya RUU PKS dan RUU KUHP. Sedangkan terhadap RUU Pertanahan agar dilakukan carry over.

 

Keenam, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyiapan kelembagaan. Harus ada upaya nyata untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan peran NU dalam bidang ekonomi. Program ekonomi keumatan harus dimulai dengan kerja-kerja nyata yang langsung memberikan dampak kepada nahdliyyin.

 

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Kendi Setiawan