Jakarta, NU Online

Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Afifuddin Muhajir menegaskan pentingnya masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan atas perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

Seruan persatuan dan kesatuan KH Afifuddin Muhajir bukan tanpa alasan. Sebab, sebagian masyarakat cenderung mudah terpecah belah. Mereka juga tak jarang mudah diiming-imingi materi dalam soal dukung-mendukung.

Kiai Afif, saapan akrabnya, tidak memungkiri bahwa tingginya angka kemiskinan di Indonesia menjadikan masyarakat mudah terjebak politik uang.

“Oleh karena masih banyak yang miskin, suara mereka bisa dibeli dengan harga murah. Tetapi yang terpenting menjaga persatuan dan kesatuan. Apa artinya pilkada kalau menimbulkan kekacauan,” tutur Kiai Afif sebagaimana disampaikan melalui video yang diunggah kanal Youtube NU Online pada Selasa (24/9/2024).

Demokrasi langsung dalam Islam

Penulis buku Fiqih Tata Negara (2017) itu menjelaskan, sebetulnya metode pemilihan langsung tidak masalah, asalkan masyarakatnya sudah menjadi masyarakat yang cerdas dan memiliki kemampuan ekonomi.

“Pada dasarnya di Indonesia ini sebetulnya belum memenuhi syarat untuk melaksanakan demokrasi langsung. Karena masih banyak masyarakat awam di samping masih banyak yang miskin,” jelas Kiai Afif.

Penulis kitab Fathul Mujibil Qarib itu mengatakan bahwa yang ditawarkan Islam ialah demokrasi perwakilan. Makanya, kata Kiai Afif, ada istilah ahlul ikhtiar, yaitu mereka yang punya kapasitas untuk memilih.

“Mereka yang punya kapasitas untuk memilih, kita sebut sebagai ahlul halli wal aqdi. Tapi kalau kita mengusulkan itu dianggap mundur demokrasi kita,” kata Kiai Afif.

Menurut Kiai Afif, harus ada pencerahan terus-menerus kepada masyarakat tentang memilih pemimpin. Misal kata Kiai Afif, memilih pemimpin itu harus yang baik, harus yang adil, dan harus memiliki kemampuan yang luar biasa.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengingatkan seluruh warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjaga netralitas organisasi dalam kontestasi politik tersebut.

Gus Yahya melarang aktivitas kampanye pada Pilkada 2024 yang mengatasnamakan NU secara kelembagaan. Ia juga mengingatkan siapa pun agar tidak berkampanye dengan memakai fasilitas milik NU.

"Kita minta tidak membawa lembaga. Warga NU berhak membuat pilihan politiknya masing-masing, tapi jangan membawa-bawa lembaga. Jangan berkampanye atas nama pengurus NU," kata Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta, Kamis (6/6/2024) lalu.

Gus Yahya mengaku bahwa pihaknya telah mengeluarkan imbauan dan parameter terkait sikap politik warga dan pengurus NU. Gus Yahya menekankan bahwa setiap warga NU bebas memilih dan mendukung kandidat mana pun, dengan catatan tidak melibatkan nama dan fasilitas NU dalam aktivitas politik praktis.

Pemungutan suara pilkada serentak 2024 dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Namun sebelum itu, para pasangan calon kepala daerah akan mengadakan kampanye pada 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Adapun perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dilakukan pada 27 November 2024 hingga 16 Desember 2024.