Jakarta, NU Online

 

Akademisi yang juga Dosen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan, menuturkan bahwa dalam konteks diplomasi dan negosiasi politik, seorang presiden seharusnya tidak mengambil keputusan yang bersifat definitif, apalagi menjanjikan sesuatu yang menjadi kewenangan kementerian teknis, seperti rencana pengajaran bahasa Portugis di sekolah.

 

Menurutnya, langkah seperti itu justru dapat bersifat kontraproduktif karena menekan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikndasmen) untuk segera menindaklanjuti kebijakan tanpa melalui proses kajian yang komprehensif.

 

"Menurut saya sebagai Presiden, Prabowo dalam negosiasi politiknya jangan sampai memutuskan kebijakan yang sifatnya definitif, seperti menjanjikan bahasa Portugis diajarkan di sekolah. Ini kontrarproduktif karena menekan Kemendikndasmen untuk menjalankannya tanpa kajian," katanya saat dihubungi NU Online pada Sabtu (1/10/2025).

 

Edi menegaskan bahwa setiap upaya untuk mengintegrasikan materi baru atau melahirkan mata pelajaran baru harus diawali dengan penelitian akademik mengenai urgensi serta kondisi kurikulum yang sudah ada. 

 

"Tidak boleh dan tidak elok dipaksakan secara politis begitu, padahal dalam konstelasi global bahasa Portugis belum pada derajat sangat menguntungkan jika dikuasai secara umum," jelasnya.

 

Menurutnya, kecenderungan diplomasi politik yang terlalu praktis justru sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan beban tambahan bagi kementerian terkait. 

 

"Kecenderungan diplomasi politis seperti ini harus dijauhi, betul-betul akan bikin kepala Mendikndasmen pusing," jelasnya.

 

Ia menambahkan bahwa dalam konteks diplomasi internasional, pernyataan seorang presiden seharusnya bersifat lebih visioner dan global, dengan arah kerja sama yang jelas serta tidak mencampuri ranah kementerian teknis.

 

"Jangan sampai belum-belum sudah membuat kebijakan definitif yang sebetulnya ranahnya kementerian terkait, dalam hal ini Kemendikndasmen," jelasnya.

 

Sebelumnya, Prabowo berencana memasukkan bahasa Portugis sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah. Prabowo menyampaikan hal ini saat bertemu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

 

"Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia," jelasnya.

 

Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pengajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah langsung mendapatkan tanggapan dari sejumlah pejabat pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan kajian terkait arahan Presiden tersebut. 

 

"Bahasa Portugis itu belum kami bahas di kementerian. Kami akan mengkaji bagaimana penerapan dari arahan Bapak Presiden secara komprehensif dan tentu saja nanti kalau sudah ada hasilnya kami sampaikan," kata Mu'ti di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan latar belakang keputusan Presiden untuk memperkenalkan bahasa Portugis di sekolah. Menurutnya, keputusan itu berkaitan erat dengan upaya memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brasil. 

 

"Tadi juga Pak Presiden mengatakan bahwa beliau akan membentuk suatu hubungan yang beliau sebut new special relationship antara Indonesia dengan Brasil," ujar Menlu Sugiono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).