Jakarta, NU Online

Upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di sektor pendidikan tengah dilakukan pemerintah di tengah dinamika konflik global, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dampak konflik tersebut turut memengaruhi distribusi energi global, termasuk pembatasan jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyerap energi dalam jumlah besar dan belum menyasar titik krusial dalam kebijakan efisiensi energi di Indonesia.

Iman mengungkapkan bahwa penghentian sementara program MBG berpotensi menghasilkan penghematan energi yang signifikan.

“Untuk menghemat BBM di sektor pendidikan, kami mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara. Jika lima hari dihentikan, negara bisa menghemat sekitar Rp5 triliun, dan jika satu tahun bisa mencapai Rp223 triliun,” ujarnya kepada NU Online, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa konsumsi energi dalam program MBG tidak hanya terjadi pada satu tahap, melainkan mencakup seluruh proses, mulai dari pengolahan hingga distribusi.

“Besarnya energi yang digunakan untuk MBG terlihat dari seluruh rantai prosesnya. Dari pengolahan hingga distribusi, semuanya membutuhkan BBM dan tersebar di berbagai wilayah. Jika dikonversi, potensi penghematannya sangat besar,” katanya.

Iman menilai pemerintah seharusnya tidak mencari langkah yang terlalu jauh dalam upaya efisiensi, melainkan fokus pada kebijakan yang berdampak langsung dan signifikan. “Pemerintah tidak perlu jauh-jauh dalam mencari langkah penghematan BBM,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis di tengah dinamika global. “Kondisi global saat ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan arah masa depan, termasuk dalam menghadapi konflik global,” ucapnya.

Iman menambahkan bahwa investasi di sektor pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang tidak bisa diabaikan.

“Data Bank Dunia tahun 2022 menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi anak Indonesia berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp200 triliun per tahun,” ujarnya.