Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa pengelolaan konsesi tambang yang diberikan kepada NU tidak dapat dilakukan secara mandiri tanpa koordinasi dengan pemerintah.

“Sejak awal kita punya prinsip bahwa tambang ini tidak bisa dan tidak boleh dikerjakan oleh NU sendirian atau hanya bersama pihak-pihak swasta,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di Lantai 1 Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).

“Ini harus dikerjakan dalam koordinasi dengan pemerintah. Itu prinsipnya,” imbuhnya.

Gus Yahya menjelaskan bahwa pemberian konsesi tambang kepada NU merupakan bagian dari kebijakan dan agenda negara. Karena itu, NU sebagai penerima konsesi tidak dapat mengelolanya secara bebas tanpa mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, pengelolaan konsesi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada negara serta masyarakat luas.

Menanggapi narasi yang berkembang belakangan ini terkait wacana pengembalian konsesi tambang karena dianggap menjadi akar dinamika konflik internal PBNU, Gus Yahya menegaskan bahwa NU tidak pernah meminta atau menuntut konsesi tersebut dari pemerintah.

“Kebijakan pemberian konsesi tambang itu berasal dari pemerintah. NU tidak pernah menuntut agar diberikan,” katanya.

Ia pun menanggapi secara ringan anggapan bahwa konsesi tambang menjadi penyebab konflik internal. “Seandainya tidak ada konsesi tambang itu, apakah tidak terjadi hal seperti ini? Ya belum tentu juga,” ujarnya.

Terkait teknis pengelolaan konsesi, Gus Yahya menyampaikan bahwa PBNU akan membahasnya secara lebih mendalam melalui musyawarah internal. Namun, ia kembali menekankan bahwa prinsip dasar koordinasi dengan pemerintah tetap menjadi pijakan utama.

“Konstruksi pengelolaannya seperti apa bersama-sama dengan pemerintah itu akan terus dikoordinasikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga menegaskan bahwa dinamika yang terjadi di internal NU tidak menghambat kerja-kerja organisasi. Ia memastikan bahwa aktivitas kepengurusan di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang tetap berjalan secara optimal.

Hal tersebut disampaikannya dalam rangka menanggapi Tabayun Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, sekaligus menegaskan komitmen PBNU untuk tetap fokus menjalankan amanat organisasi dan khidmah keumatan.