Temui Wapres, Khofifah Bahas Peringatan Harlah Ke-78 Muslimat NU, Pendidikan Tinggi NU Sampai Pengembangan Industri Halal
Kamis, 18 Januari 2024 | 16:00 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menemui Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada Kamis (18/1/2024) siang di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah datang untuk menyampaikan beberapa hal penting, termasuk mengundang Wapres untuk menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Muslimat NU dan Harlah 101 NU yang Insya Allah akan dihelat di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu (20/1/2024).
“Alhamdulillah, kami diterima oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan kami pada dasarnya sowan kepada beliau bersama jajaran panitia HUT 101 Nahdatul Ulama dan 78 Muslimat NU,” tutur Khofifah dalam keterangannya seusai pertemuan.
Menurut Khofifah, kegiatan tersebut akan dihadiri oleh lebih dari 150 ribu jamaah Muslimat NU dan warga NU dari semua elemen badan otonom, dan lembaga. “Dari jajaran Muslimat saja yang terkonfirmasi sudah 2.995 bus per dua hari yang lalu. Jadi, insyaallah tidak kurang dari 150 ribu dari Muslimat NU yang akan hadir ke GBK belum elemen NU lainnya,” terangnya.
Untuk itu, lanjut Khofifah, kedatangannya bersama jajaran panitia untuk mengundang Wapres menghadiri acara tersebut, yang rencananya dimulai sejak pukul 06.00 WIB. Namun, Wapres tidak dapat hadir karena pada saat yang bersamaan beliau telah terjadwal melakukan kunjungan kerja di Jatim.
“Tapi bahwa konfirmasi dari beliau, beliau pada saat yang sama sudah ada agenda kunjungan kerja di Jawa Timur, maka kami mohon doa kepada beliau dan beliau berkenan memimpin doa untuk kami semua untuk kelancaran kegiatan pada Harlah Nahdatul Ulama ke 101 dan HUT Muslimat NU yang ke-78,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan perihal pengembangan perguruan tinggi di lingkungan NU yang mengalami kemajuan sangat pesat.
“Ada 184 perguruan tinggi di lingkungan NU, tentu semua membutuhkan penanganan dengan manajemen yang sangat baik, dan itu menjadi PR bagi NU memasuki abad kedua ini,” ujarnya.
Tidak hanya itu, sebut Khofifah, ia juga melaporkan tugasnya sebagai Gubernur Jatim, di antaranya perkembangan industri halal di wilayah Jatim.
“Tanggal 8 Januari yang lalu, saya diterima oleh tim Direktur Islamic Development Bank (IDB) dan insya Allah tanggal 22 Januari [atau] Senin besok akan ada penandatangan MoU antara IDB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan industri halal di Jawa Timur,” sebutnya.
Khofifah pun berharap MoU ini akan menjadi titik koneksi (hub) sekaligus payung bersama dalam upaya pengembangan industri halal di Indonesia. Sehingga, provinsi lain khususnya yang memiliki lini-lini usaha pengembangan industri halal dapat turut bergabung.
“Saya rasa ini akan menjadi pintu masuk bersama-sama [untuk] mengembangkan dan menguatkan industri halal di Indonesia,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan utama Harlah Ke-78 NU diisi dengan pembacaan dzikir, istighatsah, doa, selawat, serta khataman Al-Qur'an dengan target khataman sebanyak 2024 kali, mengacu pada tahun 2024.
Selain itu, acara yang mengusung tema "Membangun Ketahanan Keluarga Untuk Menguatkan Ketahanan Nasional" ini, akan dihadiri para anggota Muslimat NU dari seluruh Indonesia yang meliputi 34 Pengurus Wilayah (PW) dan 560 Pengurus Cabang (PC), serta 11 Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di luar negeri, seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Jerman, Inggris dan Jepang.
Hadir pula pada pertemuan ini, Sekretaris Umum PP Muslimat NU Ulfah Masfufah, Ketua Panitia Harlah Ke-78 Muslimat NU Siti Aniroh, Wakil Ketua Panitia Harlah Andi Nurhiyari, Sekretaris Panitia Harlah Tuty Nurbaiti, dan Wakil Bendahara Panitia Harlah Syarifah Noor.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, serta Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Aziz.