Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) sampai detik ini tetap bersikukuh menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seluruh kader dan anggota PMII se-Indonesia secara serentak melakukan aksi protes yang digelar di masing-masing daerah. 

Namun hingga saat ini, pemerintah belum sama sekali merespons terkait pernyataan dan aksi yang dilakukan PMII se-Indonesia. Karena itu, PB PMII per hari ini membuka ruang untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berjuang bersama menuntut agar harga BBM segera diturunkan. 

“PB PMII hari ini membuka ruang, mengajak kepada seluruh elemen rakyat, pemuda mahasiswa, untuk bergerak dan berjuang bersama-sama menuntut agar harga BBM segera diturunkan sehingga harga-harga kebutuhan pokok kembali terjangkau,” ungkap Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri (Abe) dalam konferensi pers, dilihat NU Online di akun instagram @pmiiofficial, pada Kamis (8/9/2022).

Abe menyebutkan bahwa saat ini sopir angkutan kota, tukang ojek pangkalan, ojek online, pedagang pasar, ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, jurnalis, petani, buruh, dan nelayan harus menanggung dampak buruk akibat kenaikan harga BBM. Inilah yang menjadikan PMII solid untuk mengajak seluruh elemen rakyat tetap berjuang melawan kebijakan yang dinilai zalim itu. 

Selain itu, PB PMII membuka pengaduan bagi siapa pun, masyarakat Indonesia, yang merasa terdampak dari kebijakan kenaikan harga BBM yang anti-rakyat itu. PB PMII juga membuka pengaduan laporan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkena tindakan represif, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak mana pun dengan alasan melakukan protes dan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. 

Sejak 31 Agustus 2022, PB PMII telah menginstruksikan kepada kader PMII se-Indonesia untuk menolak bersama-sama kenaikan harga BBM. Gerakan aksi massa, mimbar bebas, diskusi, dan kampanye terus digalakkan di semua daerah sampai hari ini. 

PB PMII juga telah menggelar aksi di Istana Negara, pada 5 September 2022 lalu, bersama 3000 kader PMII dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta perwakilan pengurus koordinator dan cabang lainnya.

“Namun sampai hari ini, pemerintah tetap bebal dan terus menjalankan kebijakan anti-rakyat tersebut,” ungkap Abe.

Ia mengaku, PMII telah mengkaji dan terus mendalami kebijakan nasional kenaikan harga BBM sejak sebelum kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, pada 3 September 2022. Abe menilai, kemampuan keuangan negara sangat lemah dengan pengelolaan yang tidak efektif dan efisien, diperparah oleh tindakan koruptif serta keserakahan para mafia. 

“Rakyat lagi-lagi menjadi korban. BBM di negeri kaya raya ini kini harganya melambung tinggi. Dampak ekonomi di tengah rakyat jelas, sangat jelas dan nyata adanya. Harga-harga mulai naik seiring dengan biaya produksi dan distribusi yang juga ikut naik. Padahal kita belum keluar dari krisis berkepanjangan akibat Covid-19,” jelas Abe.

Sejak awal, PB PMII telah menolak rencana kenaikan harga BBM, apalagi dengan alasan bahwa selama ini subsidi yang dikucurkan tidak tepat sasaran. Padahal pemerintah sendiri telah berspekulasi terkait postur anggaran negara hingga porsi subsidi, sasaran subsidi, hingga pendistribusiannya. Namun, rakyat kembali harus menanggung beban atas kegagalan pemerintah itu. 

Ia juga menyoroti soal bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM, dengan tujuan agar tepat sasaran dan meningkatkan daya beli masyarakat setelah harga BBM dinaikkan.

“Lagi-lagi PB PMII menilai hal tersebut hanya bentuk kamuflase dari kegagalan pengelolaan keuangan negara, khususnya anggaran untuk menjamin rakyat mampu semakin produktif dan sejahtera,” tegas Abe.

Diketahui, PB PMII dari tingkat pengurus koordinator cabang hingga komisariat secara serentak menggelar aksi protes menolak kenaikan harga BBM. Mereka semua bergerak mendatangi kantor kepala daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur, serta kantor DPRD di masing-masing daerah. Meski begitu, belum ada respons atau keterangan resmi dari pemerintah untuk menindaklanjuti aksi PMII se-Indonesia itu.  

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Syakir NF