Jakarta, NU Online

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa pemenuhan hak dasar warga terdampak masih jauh dari memadai setelah 47 hari banjir dan longsor di Sumatra berlalu.

Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Eksekutif Nasional Walhi Melva Harahap menegaskan bahwa hingga lebih dari satu bulan bencana berlalu, negara belum menunjukkan keseriusan dalam menjamin hak hidup masyarakat.

Menurutnya, kondisi warga masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar, terutama kesehatan dan air bersih.

“Yang pertama, hak dasar dan hak hidup itu rasanya masih jauh dari kata baik. Sampai hari ini, logistik, iya banyak. Tapi, kesehatan, kebutuhan air, itu belum tercukupi di lapangan,” ujarnya dalam Webinar 47 Hari Pascabencana pada Selasa (13/1/2026).

Walhi juga menuntut pertanggungjawaban negara atas lemahnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana. Menurut Melva, warga telah berulang kali meminta penguatan kapasitas mitigasi, tetapi tidak pernah dipenuhi secara memadai.

“Penting rasanya meminta pertanggung jawaban negara. Jadi belajar dengan bencana yang pernah ada. Warga sudah pernah meminta untuk bisa melakukan mitigasi dan adaptasi, tapi kemudian tidak diberikan kapasitasnya itu,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat risiko bencana semakin besar dan kembali harus ditanggung oleh masyarakat.

“Sehingga akhirnya rentetan-rentetan bencana hari ini yang dituai oleh warga kita. Dan lagi-lagi ketika ada bencana, warga yang terdampak paling besar,” tambah Melva.

Dia menyayangkan penggunaan alat berat bukan difokuskan untuk membersihkan dan memulihkan rumah warga agar mereka dapat segera kembali ke tempat tinggalnya.

“Alat-alat berat itu harusnya didulukan rumah-rumah warga, sehingga mereka bisa tinggal kembali ke rumah-rumah warga. Tapi kemudian yang terjadi saat di lapangan, justru membersihkan gelondongan-gelondongan kayu itu,” katanya.

Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang masih diliputi kekhawatiran akan banjir susulan.

Selain itu, tumpukan lumpur dan sampah yang tersisa berpotensi memicu masalah kesehatan baru, terutama gangguan pernapasan saat musim panas.

“Di tengah-tengah kekhawatiran rakyat akan bencana yang banjir susulan, belum lagi kemudian ada bencana-bencana baru, tumpukan lumpur itu kalau di jalan dan musim panas, dia akan sangat mengganggu pernapasan, begitu juga tumpukan-tumpukan sampah yang ditemukan,” jelas Melva.

Walhi menegaskan bahwa bencana di Sumatra tidak boleh dipandang semata sebagai peristiwa alam. Menurut Melva, tragedi ini merupakan refleksi dari kegagalan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola negara yang abai terhadap keselamatan warga.

“Jadi, penting rasanya melihat bencana ini bukan sekadar bencana, tapi ini sebagai satu keseriusan yang harus kita refleksikan dan harus kita belajar,” ujarnya.

Kondisi warga terdampak juga menjadi sorotan Walhi. Satryo Dwi Cahyo, Disaster Region Sumatra-Lampung, menyatakan bahwa situasi di Aceh Tamiang hingga kini masih memprihatinkan karena kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi secara layak.

“Gambaran saat ini yang terjadi di wilayah Aceh Tamiang itu menurut aku belum baik-baik saja. Kenapa gitu? Karena beberapa kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup mereka itu belum terpenuhi. Contohnya seperti kebutuhan air yang saat ini masih banyak masyarakat itu yang kekurangan air bersih gitu,” ujarnya.

Satryo mengungkapkan, sebagian warga terpaksa menggunakan air bercampur lumpur untuk memasak, meski telah diendapkan, karena keterbatasan akses air bersih.

“Sehingga mereka untuk memasak saja itu kadang menggunakan air yang tercampur dengan lumpur. Walaupun air itu sudah diendapkan, cuman baunya sangat tidak mengenakan,” katanya.

============

Para dermawan bisa donasi lewat NU Online Super App dengan mengklik banner "Darurat Bencana" yang ada di halaman Beranda atau via web filantropi di tautan berikut: https://filantropi.nu.or.id/solidaritasnu