Jakarta, NU Online

Keputusan reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) identik dengan hari Rabu Pon atau Rabu Pahing. Bagi Fraksi PKB DPR RI, kebiasaan Presiden Jokowi itu merupakan bagian pendekatan untuk pertimbangan hari.

"Soal hari apa, mungkin menurut pendekatan spiritual tertentu perlu mempertimbangkan nama hari, misalkan Rabu seperti yang menjadi kebiasaan Pak Jokowi selama ini," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Luqman Hakim kepada wartawan, Senin (19/4).

Namun, menurut Luqman, yang lebih penting lagi adalah segera adanya kepastian soal reshuffle. Sebab, Luqman menyebut, rencana reshuffle kabinet ini akan berdampak pada kinerja menteri.

"Bagi masyarakat dan negara, lebih penting mempertimbangkan perlunya segera ada kepastian. Dalam keadaan seperti ini, di mana rencana reshuffle sudah terbuka ke publik, jika berlama-lama, pasti akan mengganggu kinerja menteri-menteri. Kalau kinerja menteri terganggu, yang rugi tentu Presiden dan rakyat," ujar Luqman.

PKB, kata Luqman, menghormati segala keputusan Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet. Luqman menegaskan PKB tidak mendesak Jokowi melakukan reshuffle.

"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden. PKB menghormati apa pun keputusan Presiden. Jika Presiden memutuskan melakukan reshuffle, sebaiknya segera saja diumumkan. Agar ada kepastian," ucap Luqman.

"Jadi PKB tidak dalam posisi mendesak Presiden agar melakukan reshuffle lho, ya," tegas.

Menurut Luqman, kondisi saat ini perlu ada kepastian dan kesolidan kabinet. Sebab, seperti diketahui, Indonesia masih dalam kondisi pandemi dan sejumlah permasalahan dalam negeri.

Luqman menegaskan, situasi negara saat ini membutuhkan kepastian dan soliditas kabinet.

"Penanganan pandemi dan upaya menjaga kehidupan ekonomi, pelaksanaan pendidikan nasional yang amburadul, gangguan keamanan di Papua, serta penanganan bencana alam di berbagai daerah akan terganggu jika anggota-anggota kabinet tidak dalam kepercayaan diri penuh akibat isu reshuffle ini," tegas Luqman.

Pewarta: Fathoni Ahmad