“Dialog Islam dan Masa Depan Bangsa”, Membumikan Islam di Nusantara
Selasa, 8 Januari 2008 | 22:40 WIB
Jakarta, NU Online
Umat Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat dengan fragmentasi yang terjadi di dalamnya. Konflik dunia Islam di belahan dunia lain juga kekerasan di Indonesia. Demikian pula liberalisasi Islam yang kebablasan telah melunturkan nilai-nilai lama yang baik.
Lalu dimanakan posisi NU sebagai kelompok mayoritas dengan nilai moderasi, toleransi, keseimbangan dan keadilan yang menjadi visinya. Dalam konteks inilah akan digelar program “Dialog Islam dan Masa Depan Bangsa” untuk menghimpun pendapat dan fikiran dari kalangan akademisi, aktifis, professional, dan ulama untuk berbicara tentang masalah internal NU, diri dan lembaganya ditengah masyarakat Indonesia dalam konteks kebangsaan.
<>Sekretaris Panitia Harlah ke 82 NU H. Anas Taher menjelaskan pertemuan ini lebih pada upaya brainstorming untuk mendapatkan fikiran-fikiran jernih dan kreatif bagaimana membangun NU ditengah-tengah bangsa ke depan.
“Banyak komponen yang bisa dibicarakan disitu. Kita tidak akan arahkan ini untuk tema dan topik tertentu. Kita akan menghimpun sebanyak-banyaknya fikiran yang muncul, baru itu akan kita spesifikasi, kalau perlu kita adakan diskusi kecil untuk menindaklanjuti dialog ini,” tandasnya.
Dengan mengundang banyak kalangan dari banyak latar belakang, diharapkan forum ini menghasilkan solusi dari berbagai persoalan dengan berbagai sudut pandang keahlian dan profesi.
“Ini kumpulan orang pinter, biarkanlah mereka semua ngomong. Budayawan ngomong dalam konteks budaya dan kebangsaan, ulama dan konteks keagamaan dan kebangsaan, demikian pula yang lainnya,” imbuhnya.
Selanjutnya, kumpulan fikiran-fikiran jernih dan kreatif tersebut akan dipilah-pilah dan dibukukan agar publik bisa membaca dan mengembangkan lebih lanjut bagaimana mengembangkan Islam di nusantara yang telah berhasil dilakukan oleh para ulama terdahulu.
Lebih lanjut Anas Berharap, lokalitas permasalahan keagamaan dan ke-NU-an di tingkat propinsi maupun kabupaten diharapkan juga dibahas oleh masing-masing PWNU dan PCNU dengan menggelar acara dalam formal yang sama. (mkf)
