Bogor, NU Online
Bank pertanian sebagai alternatif pembiayaan petani dapat diwujudkan tahun depan. Bank ini akan fokus untuk membiayai sektor pertanian.
Direktur Karim Business Consulting Adiwarman A.Karim menyarankan bank pertanian dapat diwujudkan tahun depan dengan mengambil momen rencana spin off Bank BNI yang akan membentuk Bank BNI Syariah.<>
"Kita dapat mengusulkan pada pemerintah agar Bank BNI syariah fokus membiayai sektor pertanian seperti Bank Tabungan Negara (BTN) yang lebih fokus membiayai perumahan. Selain itu, bank syariahlah paling tepat menekuni sektor riil," ujar Adiwarman di Bogor, Selasa (21/4)
Dalam pelaksanaannya bank pertanian dapat menggandeng lembaga mikro dan diharapkan mampu mengakselerasi pemerataan pendapatan, memperbaiki struktur ekonomi, memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk pertanian.
Ditambahkan, ide pembentukan bank pertanian ini tak bertentangan dengan undang-undang perbankan Indonesia. Malah di beberapa kesempatan Gubernur Bank Indonesia, Boediono mengusulkan pendirian bank pertanian. Sebab kenaikan pertumbuhan sektor pertanian menyumbang minimal tujuh persen terhadap angka pengentasan kemiskinan rakyat.
Direktur Pusat Pembiayaan Pertanian Departemen Pertanian Mat Syukur mengungkapkan, hampir 90 persen petani mandiri menggunakan modal sendiri untuk membiayai usaha pertaniannya. Petani sulit mendapatkan akses modal dari berbagai sumber.
"Para rentenir memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Perbankan sulit meminjami karena terbentur kententuan perbankan. Alokasi kredit sektor pertanian di perbankan masih relatif kecil yakni sekitar 6 persen per Desember 2008," ungkapnya.
Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan upaya menyediakan permodalan bagi petani seperti Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL dari penyisihan laba BUMN), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pola penjaminan, skim kredit komersial.
"Sayangnya ini belum dapat menjangkau seluruh petani miskin di Indonesia. Oleh karena itu perlu alternatif solusi berupa Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKM-A) atau juga bank pertanian," papar Dr Syukur. (sam)
Bank pertanian sebagai alternatif pembiayaan petani dapat diwujudkan tahun depan. Bank ini akan fokus untuk membiayai sektor pertanian.
Direktur Karim Business Consulting Adiwarman A.Karim menyarankan bank pertanian dapat diwujudkan tahun depan dengan mengambil momen rencana spin off Bank BNI yang akan membentuk Bank BNI Syariah.<>
"Kita dapat mengusulkan pada pemerintah agar Bank BNI syariah fokus membiayai sektor pertanian seperti Bank Tabungan Negara (BTN) yang lebih fokus membiayai perumahan. Selain itu, bank syariahlah paling tepat menekuni sektor riil," ujar Adiwarman di Bogor, Selasa (21/4)
Dalam pelaksanaannya bank pertanian dapat menggandeng lembaga mikro dan diharapkan mampu mengakselerasi pemerataan pendapatan, memperbaiki struktur ekonomi, memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk pertanian.
Ditambahkan, ide pembentukan bank pertanian ini tak bertentangan dengan undang-undang perbankan Indonesia. Malah di beberapa kesempatan Gubernur Bank Indonesia, Boediono mengusulkan pendirian bank pertanian. Sebab kenaikan pertumbuhan sektor pertanian menyumbang minimal tujuh persen terhadap angka pengentasan kemiskinan rakyat.
Direktur Pusat Pembiayaan Pertanian Departemen Pertanian Mat Syukur mengungkapkan, hampir 90 persen petani mandiri menggunakan modal sendiri untuk membiayai usaha pertaniannya. Petani sulit mendapatkan akses modal dari berbagai sumber.
"Para rentenir memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Perbankan sulit meminjami karena terbentur kententuan perbankan. Alokasi kredit sektor pertanian di perbankan masih relatif kecil yakni sekitar 6 persen per Desember 2008," ungkapnya.
Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan upaya menyediakan permodalan bagi petani seperti Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL dari penyisihan laba BUMN), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pola penjaminan, skim kredit komersial.
"Sayangnya ini belum dapat menjangkau seluruh petani miskin di Indonesia. Oleh karena itu perlu alternatif solusi berupa Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKM-A) atau juga bank pertanian," papar Dr Syukur. (sam)
