Jakarta, NU Online
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI mulai menggalang dukungan untuk menggulirkan hak angket terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya, menyelidiki kinerja PT Pertamina.
"Sebab, selama ini Pertamina tidak pernah transparan dalam mengelola minyak di Indonesia," ujar Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Ketua Umum Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ali Masykur Musa, di Jakarta, Senin (26/5).<>
Menurutnya, langkah itu diambil karena sesuai dengan Tata Tertib DPR. Terlebih, Pertamina hingga kini belum mempunyai neraca keuangan yang benar. "Oleh karena itu kita gunakan hak angket," tegasnya.
Ia menambahkan, aksi penggalangan dukungan akan dimulai Senin ini. "Kita akan ke fraksi-fraksi untuk mempersiapkan dan mengalang suara guna penggunaan hak angket oleh DPR atas kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM, karena sekarang ini masyarakat sudah sangat menjerit dan bebannya sungguh berat dari kenaikan BBM ini," tandasnya.
Sebelumnya, Ali Masykur mengatakan, hak angket itu dipilih FKB karena mempunyai pengaruh strategis dan sistematis. "Kalau interpelasi itu seringkali mandul dan posisi kita lemah. Posisi interpelasi juga menunggu dan kita cukup dijelaskan pemerintah," jelasnya.
Menurutnya, jika mengajukan hak angket, fraksi-fraksi di DPR bisa membuktikan keputusan yang diambil pemerintah salah. "Kalau hak angket kita aktif dan kita akan membuktikan terhadap apa yang diputuskan pemerintah itu salah karena ada alternatif-alternatif," tandasnya.
Sekrterais Jenderal DPP PKB kubu Gus Dur, Zanubah Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) mengancam akan menggerakkan kekuatan pondok pesantren se-Indonesia untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu akan dilakukan jika perjuangan parlemen tak membuahkan hasil.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, katanya, jelas menyengsarakan rakyat. Ia menuding pemerintah telah melakukan pembohongan pada masyarakat. Sebab, pemerintah mengatakan harga BBM tidak bisa ditahan lagi sehingga harus terus dinaikkan. (ini/rif)
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI mulai menggalang dukungan untuk menggulirkan hak angket terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya, menyelidiki kinerja PT Pertamina.
"Sebab, selama ini Pertamina tidak pernah transparan dalam mengelola minyak di Indonesia," ujar Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Ketua Umum Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ali Masykur Musa, di Jakarta, Senin (26/5).<>
Menurutnya, langkah itu diambil karena sesuai dengan Tata Tertib DPR. Terlebih, Pertamina hingga kini belum mempunyai neraca keuangan yang benar. "Oleh karena itu kita gunakan hak angket," tegasnya.
Ia menambahkan, aksi penggalangan dukungan akan dimulai Senin ini. "Kita akan ke fraksi-fraksi untuk mempersiapkan dan mengalang suara guna penggunaan hak angket oleh DPR atas kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM, karena sekarang ini masyarakat sudah sangat menjerit dan bebannya sungguh berat dari kenaikan BBM ini," tandasnya.
Sebelumnya, Ali Masykur mengatakan, hak angket itu dipilih FKB karena mempunyai pengaruh strategis dan sistematis. "Kalau interpelasi itu seringkali mandul dan posisi kita lemah. Posisi interpelasi juga menunggu dan kita cukup dijelaskan pemerintah," jelasnya.
Menurutnya, jika mengajukan hak angket, fraksi-fraksi di DPR bisa membuktikan keputusan yang diambil pemerintah salah. "Kalau hak angket kita aktif dan kita akan membuktikan terhadap apa yang diputuskan pemerintah itu salah karena ada alternatif-alternatif," tandasnya.
Sekrterais Jenderal DPP PKB kubu Gus Dur, Zanubah Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) mengancam akan menggerakkan kekuatan pondok pesantren se-Indonesia untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu akan dilakukan jika perjuangan parlemen tak membuahkan hasil.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, katanya, jelas menyengsarakan rakyat. Ia menuding pemerintah telah melakukan pembohongan pada masyarakat. Sebab, pemerintah mengatakan harga BBM tidak bisa ditahan lagi sehingga harus terus dinaikkan. (ini/rif)
