Jakarta, NU Online
Untuk memberantas korupsi lembaga di legislatif dan eksekutif, terutama terkait anggaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan pertemuan secara khusus.
Terutama menyangkut pencairan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan di sinilah ada celah bagi KPK untuk melakukan pengawasan.<>
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, Effendy Choirie, kepada wartawan di Gedung MPR-DPR RI, Rabu (6/8) kemarin.
“Kalau itu bisa dilakukan dan nilainya ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah, maka akan banyak uang negara yang bisa diselamatkan,” tandasnya.
Menurut Effendy, selama ini proses pencairan anggaran dari pusat ke daerah itu terkesan dibiarkan dan malah dimasukkan ke bank sampai beberapa lama dan berbunga-bunga. Akibatnya, pembangunan daerah terlambat.
Proses pencairan anggaran itulah yang selama ini dimainkan pemerintah daerah dan anggaran di bank yang berbunga-bunga tersebut. Menurutnya, masalah itu selama ini yang belum terselesaikan secara hukum.
“Jadi, tidak ada masalah, selama DPR, sebagai lembaga tinggi negara, tidak terganggu kinerjanya dengan kehadiran KPK dalam setiap rapat anggaran maupun di komisi-komisi DPR,” ujar Effendy. (nif)
Untuk memberantas korupsi lembaga di legislatif dan eksekutif, terutama terkait anggaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan pertemuan secara khusus.
Terutama menyangkut pencairan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan di sinilah ada celah bagi KPK untuk melakukan pengawasan.<>
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, Effendy Choirie, kepada wartawan di Gedung MPR-DPR RI, Rabu (6/8) kemarin.
“Kalau itu bisa dilakukan dan nilainya ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah, maka akan banyak uang negara yang bisa diselamatkan,” tandasnya.
Menurut Effendy, selama ini proses pencairan anggaran dari pusat ke daerah itu terkesan dibiarkan dan malah dimasukkan ke bank sampai beberapa lama dan berbunga-bunga. Akibatnya, pembangunan daerah terlambat.
Proses pencairan anggaran itulah yang selama ini dimainkan pemerintah daerah dan anggaran di bank yang berbunga-bunga tersebut. Menurutnya, masalah itu selama ini yang belum terselesaikan secara hukum.
“Jadi, tidak ada masalah, selama DPR, sebagai lembaga tinggi negara, tidak terganggu kinerjanya dengan kehadiran KPK dalam setiap rapat anggaran maupun di komisi-komisi DPR,” ujar Effendy. (nif)
