Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FKKBIH), Abdul Majid, mengatakan pada dasarnya pihaknya setuju dengan rencana Menteri Agama, Maftuh Basyuni, yang akan merefungsi Madinatul Hujjaj di Jeddah. Hal ini didasarkan tiga alasan utama.
Majid menjelaskan Madinatul Hujjaj itu statusnya disewakan pemerintah Arab Saudi, namun karena ada kasus kelebihan barang, pemerintah Arab Saudi tidak memperkenankan kembali penggunaan Madinatul Hujjaj.<>
"Jika ada peluang kembali, lebih bagus. Gagasan itu bagus, jika tahun 2009 ini bisa dimanfaatkan. Dengan begitu akan membuat konsentrasi jamaah dan kontrol petugas lebih mudah," jelasnya di Jakarta, Jumat (24/4).
Pihaknya mengajukan tiga alasan menyetujui hal itu, jika Madinatul Hujjaj kembali diperuntukkan bagi jamaah haji. Pertama, koordinasi dan pemantauan antara jamaah dan petugas menjadi lebih baik. Kedua, fasilitas, sarana, dan prasarana harus diperbaiki dan ditingkatkan. "Madinatul Hujjaj ini gedung lama, jadi banyak yang harus direnovasi, misalnya lift dan toilet," katanya.
Ketiga, imbuh Majid, akan menghemat biaya yang dikeluarkan jamaah haji. "Jamaah haji menggunakan biaya sendiri, sayang jika harus ditempatkan di tempat yang tidak layak," ujarnya.
Menurut Majid, pihak pemerintah harus membicarakan terlebih dahulu bagaimana sistem renovasi dan pemeliharaan gedung serta prasarannya. Pasalnya, gedung ini milik pemerintah Arab Saudi.
"Ini kan tanggung jawab pemerintah untuk renovasi, tapi harus dibicarakan dengan pemerintah Arab. Harus jelas semuanya, Menag jangan sampai keliru. Untuk itu, perlu adanya MoU yang menyatakan perjanjian pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.
Sebaliknya, Ketua Umum MPP Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin, mengaku kurang setuju dengan refungsi Madinatul Hujjaj. Menurutnya, itu hanya merupakan upaya pemborosan bagi jamaah haji.
"Lebih baik dikoordinasikan lebih awal, harusnya jamaah haji sudah dipersiapkan pulang ke tanah air sejak dari pondokan Mekah, sehingga tidak perlu lagi transit di Jeddah. Ini akan menghemat biaya dan patut dicoba," ujarnya.
Ade menambahkan pemerintah sebaiknya jangan memberikan peluang bagi jamaah haji untuk keluar dan bermalam di Jeddah. Di Jeddah, kata Ade, tidak ada lagi kegiatan yang menyangkut ibadah haji, di sana juga tidak banyak tempat untuk ziarah.
"Ini akan menghemat biaya jamaah haji dan tidak akan menurunkan nilai-nilai manfaat haji. Kami bukannya menentang, tapi tak perlu transit. Untuk itu, perlu dilakukan penerbangan langsung dari Mekah ke Indonesia," ujarnya. (rep)
Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FKKBIH), Abdul Majid, mengatakan pada dasarnya pihaknya setuju dengan rencana Menteri Agama, Maftuh Basyuni, yang akan merefungsi Madinatul Hujjaj di Jeddah. Hal ini didasarkan tiga alasan utama.
Majid menjelaskan Madinatul Hujjaj itu statusnya disewakan pemerintah Arab Saudi, namun karena ada kasus kelebihan barang, pemerintah Arab Saudi tidak memperkenankan kembali penggunaan Madinatul Hujjaj.<>
"Jika ada peluang kembali, lebih bagus. Gagasan itu bagus, jika tahun 2009 ini bisa dimanfaatkan. Dengan begitu akan membuat konsentrasi jamaah dan kontrol petugas lebih mudah," jelasnya di Jakarta, Jumat (24/4).
Pihaknya mengajukan tiga alasan menyetujui hal itu, jika Madinatul Hujjaj kembali diperuntukkan bagi jamaah haji. Pertama, koordinasi dan pemantauan antara jamaah dan petugas menjadi lebih baik. Kedua, fasilitas, sarana, dan prasarana harus diperbaiki dan ditingkatkan. "Madinatul Hujjaj ini gedung lama, jadi banyak yang harus direnovasi, misalnya lift dan toilet," katanya.
Ketiga, imbuh Majid, akan menghemat biaya yang dikeluarkan jamaah haji. "Jamaah haji menggunakan biaya sendiri, sayang jika harus ditempatkan di tempat yang tidak layak," ujarnya.
Menurut Majid, pihak pemerintah harus membicarakan terlebih dahulu bagaimana sistem renovasi dan pemeliharaan gedung serta prasarannya. Pasalnya, gedung ini milik pemerintah Arab Saudi.
"Ini kan tanggung jawab pemerintah untuk renovasi, tapi harus dibicarakan dengan pemerintah Arab. Harus jelas semuanya, Menag jangan sampai keliru. Untuk itu, perlu adanya MoU yang menyatakan perjanjian pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.
Sebaliknya, Ketua Umum MPP Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin, mengaku kurang setuju dengan refungsi Madinatul Hujjaj. Menurutnya, itu hanya merupakan upaya pemborosan bagi jamaah haji.
"Lebih baik dikoordinasikan lebih awal, harusnya jamaah haji sudah dipersiapkan pulang ke tanah air sejak dari pondokan Mekah, sehingga tidak perlu lagi transit di Jeddah. Ini akan menghemat biaya dan patut dicoba," ujarnya.
Ade menambahkan pemerintah sebaiknya jangan memberikan peluang bagi jamaah haji untuk keluar dan bermalam di Jeddah. Di Jeddah, kata Ade, tidak ada lagi kegiatan yang menyangkut ibadah haji, di sana juga tidak banyak tempat untuk ziarah.
"Ini akan menghemat biaya jamaah haji dan tidak akan menurunkan nilai-nilai manfaat haji. Kami bukannya menentang, tapi tak perlu transit. Untuk itu, perlu dilakukan penerbangan langsung dari Mekah ke Indonesia," ujarnya. (rep)
