Samarinda, NU Online
Gerakan Pemuda (GP) Nahdlatul Ulama Wilayah Kalimantan Timur mendesak pemerintah agar membuktikan komitmennya dalam menjaga kepulauan yang ada di Nusantara khususnya blok Ambalat, Kalimantan Timur. Ini penting dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
“Kami mendesak Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Luar Negeri agar lebih mengoptimalkan peran diplomasi internasional guna memastikan secara yuridis bahwa blok Ambalat adalah milik Republik Indonesia secara sah,” kata Ketua GP Ansor Kalimantan Timur Syaparudin kepada NU Online di Samarinda, Rabu (16/5).
<>Jika secara yuridis blok Ambalat adalah milik Republik Indonesia yang sah, maka kepada Pemerintah harus bersikap lebih tegas untuk memastikan dan mempertahankan eksistensi kepulauan Ambalat sebagai bagian dari kepulauan Republik Indonesia.
“Kami tetap menyarankan bahwa pendekatan utama dalam menyelsaikan konflik dan kepemilikan blok Ambalat adalah dengan pendekatan diplomasi yang utuh dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai sisi berdasarkan prinsip saling menghargai dan menghormati,” kata Syaparudin.
Pendekatan yang konfrontasi dengan Tentara Malaysia dikhawatirkan dapat berakibat buruk bagi hubungan kedua negara di masa-masa yang akan datang, dan dapat berakibat buruk pula bagi daerah yang berdekatan dengan kepulauan Ambalat.
GP Ansor Kalimantan Timur berharap para elit politik di DPR-RI tidak mengemukakan pendapat yang emosional terkait dengan penyelesaian kepemilikan yang dapat merunyamkan upaya-upaya penyelesaian kepemilikan blok Ambalat. Malahan DPR-RI diminta meningkatkan perhatiannya dengan membantu TNI, terutama dalam hal penganggaran sejumlah dana melalui pos APBN guna melengkapi berbagai kebutuhan mendesak yang terkait dengan kelengkapan pengamanan TNI di perbatasan blok Ambalat.
“Menhankam Pangab, Pandam VI Tanjung Pura atau Komandan Korem ASN dan semua pihak terkait dengan pengamanan blok Ambalat harus meningkatkan kewaspadaan. Pengerahan potensi TNI untuk menjaga kepulauan Ambalat agar tetap menjadi bagian dari kepulauan RI adalah langkah preventif yang paling mungkin dan dapat disegani oleh Tentara Malaysia,” kata Syaparudin.(nam)
