Jakarta, NU Online
Sebagian kalangan meminta pemerintah memberikan pengampunan kepada mantan presiden Soeharto. Wacana pemberian gelar pahlawan terhadap penguasa Orde Baru itu pun merebak. Namun, mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tetap ngotot bahwa Soeharto harus diadili dulu terkait dugaan kesalahannya.
"Saya tadi tanya soal kontroversi gelar pahlawan Soeharto kepada Gus Dur. Gus Dur jawab, ‘itu urusan gampang, karena orang-orang di bawahnya Pak Harto bisa juga jadi pahlawan’," ujar Yudhi Chrisnandi, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI usai bertemu dengan Gus Dur di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (29/1).<>
menurut Gus Dur, seperti dikutip Yudhi, bila sekarang Soeharto dijadikan pahlawan, justru akan menimbulkan kontroversi. "Jadi, proses hukum Pak Harto yang lebih penting, diperiksa, diselesaikan, putus, diampuni. Pahlawan itu gampang, tidak jadi persoalan, itu yang penting dari Gus Dur," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Dur juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Gus Dur juga menyarankan, sekali pun orang paling berjasa bagi negara, maka segala tuduhan seharusnya diperiksa terlebih dahulu melalui proses hukum di pengadilan.
"Jadi, harus ada kepastian hukum dulu, tapi ending-nya, negara harus mengampuni, karena jasanya kepada bangsa ini sangat besar," tandasnya. (rif)
Sebagian kalangan meminta pemerintah memberikan pengampunan kepada mantan presiden Soeharto. Wacana pemberian gelar pahlawan terhadap penguasa Orde Baru itu pun merebak. Namun, mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tetap ngotot bahwa Soeharto harus diadili dulu terkait dugaan kesalahannya.
"Saya tadi tanya soal kontroversi gelar pahlawan Soeharto kepada Gus Dur. Gus Dur jawab, ‘itu urusan gampang, karena orang-orang di bawahnya Pak Harto bisa juga jadi pahlawan’," ujar Yudhi Chrisnandi, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI usai bertemu dengan Gus Dur di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (29/1).<>
menurut Gus Dur, seperti dikutip Yudhi, bila sekarang Soeharto dijadikan pahlawan, justru akan menimbulkan kontroversi. "Jadi, proses hukum Pak Harto yang lebih penting, diperiksa, diselesaikan, putus, diampuni. Pahlawan itu gampang, tidak jadi persoalan, itu yang penting dari Gus Dur," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Dur juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Gus Dur juga menyarankan, sekali pun orang paling berjasa bagi negara, maka segala tuduhan seharusnya diperiksa terlebih dahulu melalui proses hukum di pengadilan.
"Jadi, harus ada kepastian hukum dulu, tapi ending-nya, negara harus mengampuni, karena jasanya kepada bangsa ini sangat besar," tandasnya. (rif)
