Padang, NU Online
Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memerintahkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI terus menolak tegas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Permintaan Gus Dur tersebut diungkapkan Ketua FKB DPR RI, Effendy Choirie, di hadapan kader PKB se-Sumatera Barat, di Gedung Bintang Sembilan, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (17/5).<>
“Sekembali dari Amerika Serikat, Gus Dur selalu memerintahkan FKB untuk terus tegas dalam menolak kenaikan BBM,” ungkap Effendy seperti dilaporkan Kontributor NU Online, Bagindo Armaidi Tanjung.
Menurut Effendy, FKB menilai, kenaikan harga minyak dunia memang tidak bisa dielakkan. Namun, menaikkan harga BBM di dalam negeri bukan solusi yang baik. Masih ada cara lain untuk menutup subsidi minyak yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Cara tersebut, katanya, dengan meningkatkan produksi minyak nasional. “Masalahnya, produksi minyak Indonesia dikuasai asing. Teknologi, manajemen dan produksinya dikuasai asing, sehingga pemerintah tidak mampu meningkatkan produksi minyak,” terangnya.
Ia menjelaskan, penguasaan pihak asing terhadap sumbur daya alam nasional menunjukkan bangsa Indonesia tidak punya kedaulatan energi minyak. Hal itu merupakan peninggalan pemerintahan Orde Baru yang hingga kini masih menjerat bangsa Indonesia.
Jika pemerintah bersikeras menaikkan harga BBM, imbuh Effendy, akibat buruk yang akan ditimbulkan justru lebih besar. Pasalnya, bisa dipastikan semua harga kebutuhan bahan pokok akan turut naik. Padahal daya beli masyarakat semakin turun.
Jumat (16/5) lalu, FKB DPR RI melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Surat tersebut berisi penolakan FKB atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Menurut Effendy, pihaknya tak akan membiarkan pemerintah membuat kebijakan yang memberatkan rakyat. "FKB tidak memberi keleluasan kepada pemerintah untuk mengambil sikap dan kebijakan jika itu memberatkan rakyat," katanya.
Ia menjelaskan, terdapat 7 lampiran dalam surat yang akan disampaikan. Isinya meliputi argumen dan solusi yang akan disampaikan untuk mengambil langkah-langkah dalam menyelamatkan APBN-Perubahan 2008 dari kebangkrutan. (rif)
Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memerintahkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI terus menolak tegas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Permintaan Gus Dur tersebut diungkapkan Ketua FKB DPR RI, Effendy Choirie, di hadapan kader PKB se-Sumatera Barat, di Gedung Bintang Sembilan, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (17/5).<>
“Sekembali dari Amerika Serikat, Gus Dur selalu memerintahkan FKB untuk terus tegas dalam menolak kenaikan BBM,” ungkap Effendy seperti dilaporkan Kontributor NU Online, Bagindo Armaidi Tanjung.
Menurut Effendy, FKB menilai, kenaikan harga minyak dunia memang tidak bisa dielakkan. Namun, menaikkan harga BBM di dalam negeri bukan solusi yang baik. Masih ada cara lain untuk menutup subsidi minyak yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Cara tersebut, katanya, dengan meningkatkan produksi minyak nasional. “Masalahnya, produksi minyak Indonesia dikuasai asing. Teknologi, manajemen dan produksinya dikuasai asing, sehingga pemerintah tidak mampu meningkatkan produksi minyak,” terangnya.
Ia menjelaskan, penguasaan pihak asing terhadap sumbur daya alam nasional menunjukkan bangsa Indonesia tidak punya kedaulatan energi minyak. Hal itu merupakan peninggalan pemerintahan Orde Baru yang hingga kini masih menjerat bangsa Indonesia.
Jika pemerintah bersikeras menaikkan harga BBM, imbuh Effendy, akibat buruk yang akan ditimbulkan justru lebih besar. Pasalnya, bisa dipastikan semua harga kebutuhan bahan pokok akan turut naik. Padahal daya beli masyarakat semakin turun.
Jumat (16/5) lalu, FKB DPR RI melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Surat tersebut berisi penolakan FKB atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Menurut Effendy, pihaknya tak akan membiarkan pemerintah membuat kebijakan yang memberatkan rakyat. "FKB tidak memberi keleluasan kepada pemerintah untuk mengambil sikap dan kebijakan jika itu memberatkan rakyat," katanya.
Ia menjelaskan, terdapat 7 lampiran dalam surat yang akan disampaikan. Isinya meliputi argumen dan solusi yang akan disampaikan untuk mengambil langkah-langkah dalam menyelamatkan APBN-Perubahan 2008 dari kebangkrutan. (rif)
