Jakarta, NU Online
Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tak setuju mantan presiden Soeharto diampuni. Menurutnya, kasus perdata yang melibatkan penguasa Orde Baru itu harus diproses hukum terlebih dahulu, baru kemudian bisa diampuni.
“Saya penganut hukum dan tidak mau Pak Harto diampuni begitu saja. Tampaknya, proses hukum tidak akan berjalan. Ini kombinasi keinginan pemerintah dengan keinginan sebagian masyarakat yang tidak menginginkan Soeharto diadili," tegas Gus Dur.<>
Ia mengatakan hal itu didampingi Sekretaris Jenderal DPP PKB Yeni Wahid dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Daerah Adi Masardi, di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (28/1).
Presiden ke-4 RI itu juga meminta pemerintah memperhatikan dua pendapat yang berkembang di masyarakat terkait wacana pengampunan Pak Harto, yakni kalangan yang menolak dan yang menerima.
Namun demikian, Gus Dur menjamin bahwa pemerintah tak bakal berani memberikan pengampunan pada Pak Harto sementara sebagian besar masyarakat menolaknya. “Tidak usah khawatir, begitu banyak masyarakat yang menolak pengampunan, saya jamin, SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) tidak akan berani," pungkasnya.
Tentang upaya penyelesaian kasus hukum Pak Harto dengan cara ganti rugi, Gus Dur mengatakan, hal itu tidak akan pernah terjadi. Pasalnya, hal itulah yang juga ditolak Keluarga Cendana. “Kalau mau mencairkan (ganti rugi), itu bentuk pengakuan rasa bersalah," tandasnya.
Pada kesempatan itu, Gus Dur juga berkomentar tentang wacana sebagian kalangan untuk memberikan gelar pahlawan kepada Pak Harto. Ia menilai memang ada kemungkinan yang cukup besar bagi Pak Harto untuk mendapatkan penghargaan itu.
"Itu bukan urusan saya, tapi urusan Depsos (Departemen Sosial). Kalau melihat, naga-naganya (sepertinya) bakal diberi. Ya, sudah," ujar mantan ketua umum PBNU itu.
Gus Dur bersama istri, Sinta Nuriyah, Ahad (27/1) petang kemarin, melayat Pak Harto, di kediamannya, Jalan Cendana, Jakarta.
Gus Dur merupakan satu-satunya mantan presiden yang sudah melayat Pak Harto. Mantan presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri dipastikan tidak melayat Pak Harto. Sebab, kedua mantan presiden itu dikabarkan sedang berada di luar negeri. (rif)
Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tak setuju mantan presiden Soeharto diampuni. Menurutnya, kasus perdata yang melibatkan penguasa Orde Baru itu harus diproses hukum terlebih dahulu, baru kemudian bisa diampuni.
“Saya penganut hukum dan tidak mau Pak Harto diampuni begitu saja. Tampaknya, proses hukum tidak akan berjalan. Ini kombinasi keinginan pemerintah dengan keinginan sebagian masyarakat yang tidak menginginkan Soeharto diadili," tegas Gus Dur.<>
Ia mengatakan hal itu didampingi Sekretaris Jenderal DPP PKB Yeni Wahid dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Daerah Adi Masardi, di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (28/1).
Presiden ke-4 RI itu juga meminta pemerintah memperhatikan dua pendapat yang berkembang di masyarakat terkait wacana pengampunan Pak Harto, yakni kalangan yang menolak dan yang menerima.
Namun demikian, Gus Dur menjamin bahwa pemerintah tak bakal berani memberikan pengampunan pada Pak Harto sementara sebagian besar masyarakat menolaknya. “Tidak usah khawatir, begitu banyak masyarakat yang menolak pengampunan, saya jamin, SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) tidak akan berani," pungkasnya.
Tentang upaya penyelesaian kasus hukum Pak Harto dengan cara ganti rugi, Gus Dur mengatakan, hal itu tidak akan pernah terjadi. Pasalnya, hal itulah yang juga ditolak Keluarga Cendana. “Kalau mau mencairkan (ganti rugi), itu bentuk pengakuan rasa bersalah," tandasnya.
Pada kesempatan itu, Gus Dur juga berkomentar tentang wacana sebagian kalangan untuk memberikan gelar pahlawan kepada Pak Harto. Ia menilai memang ada kemungkinan yang cukup besar bagi Pak Harto untuk mendapatkan penghargaan itu.
"Itu bukan urusan saya, tapi urusan Depsos (Departemen Sosial). Kalau melihat, naga-naganya (sepertinya) bakal diberi. Ya, sudah," ujar mantan ketua umum PBNU itu.
Gus Dur bersama istri, Sinta Nuriyah, Ahad (27/1) petang kemarin, melayat Pak Harto, di kediamannya, Jalan Cendana, Jakarta.
Gus Dur merupakan satu-satunya mantan presiden yang sudah melayat Pak Harto. Mantan presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri dipastikan tidak melayat Pak Harto. Sebab, kedua mantan presiden itu dikabarkan sedang berada di luar negeri. (rif)
