Warta

Hasyim "Laris" Diundang Parpol

Ahad, 26 Februari 2006 | 05:21 WIB

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hasyim Muzadi akhir-akhir ini "laris" mendapat undangan dari partai politik (parpol). "Tidak tahu kenapa saya sering diundang partai politik," kata Hasyim Muzadi saat mengawali ceramahnya dalam tabligh akbar perayaan tahun baru 1427 Hijriah yang digelar DPP Partai Demokrat di Istora Senayan Jakarta, Sabtu malam.

Hasyim menyebutkan, sejumlah partai politik yang mengundang di antaranya partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan Partai Demokrat.

<>

"Apakah karena sebagai Ketua Umum PBNU, apakah karena pengasuh pondok pesantren, atau karena saya sering keliling kemana-mana. Saya tidak tahu alasan undangan tersebut. Tetapi saya selalu datang siapa pun yang mengundang," katanya.

Hasyim menegaskan, dalam setiap undangan dari partai politik tersebut, dirinya selalu menyampaikan hal yang sama dan tidak membeda-bedakan partai mana yang mengundangnya.

Seperti diketahui nama Hasyim mulai beredar di sejumlah kalangan partai politik. Nama Hasyim "dilirik" untuk diusung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Lebih jauh dalam ceramah tabligh akbar perayaan tahun baru 1427 Hijriah yang bertemakan "Dengan Semangat Hijrah Bangun Peradaban dan Kemandirian Bangsa", Hasyim lebih menyorot masih minimnya pemimpin yang memiliki sifat sidiq (jujur), Amanah (membawa aspirasi).

"Jika kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, pemimpin harus memiliki sifat tablig (bisa meyakinkan, fatonah (memiliki kapasitas dan profesional), sidiq dan amanah. Tetapi saya kira di Indonesia, khusus sifat sidiq dan amanah susah ditemui," katanya.

Keprihatinan lain adalah di bidang hukum. Masih ditemui hukum hanya diterapkan pada tingkat kecil sementara yang di tingkat yang lebih besar tidak ditindak. "Hukum sekarang seolah masih menjadi bahan bisnis, dan sebagian ada yang digunakan untuk melawan. Padahal dengan hukumlah yang bisa menciptakan keadilan," katanya..

Hasyim menambahkan, hukum bersatu dengan moral (moral politik, moral ekonomi, moral budaya, dan pertumbuhan martabat manusia). Moral merupakan tindakan atau akhlak, bukan etika atau sopan santun.

"Karena saya bukan politisi, saya menitipkan kepada partai politik agar menjaga moralnya, agar menjadi bangsa yang adil," katanya. (ant/mkf)


Terkait