Jakarta, NU Online
Jawa Timur (Jatim) kini dalam kondisi rawan, terutama pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar untuk kedua kalinya pada 4 November lalu. Hal itu terjadi karena dalam prosesnya terdapat keterlibatan dan keberpihakan birokrasi.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, mengatakan hal tersebut melalui siaran pers yang diterima NU Online di Jakarta, Kamis (27/11) malam.<>
Hasyim mengaku mengamati keterlibatan birokrasi dalam Pilkada Jatim tersebut dari awal hingga akhir prosesnya. Dan, hal itu kemudian terungkap dalam persidangan atas gugatan pasangan Cagub dan Cawagub Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) di Mahkamah Konstitusi (MK).
”Juga turunnya (baca: terlibat langsung) beberapa menteri ke Jatim, pengamanan (proses) penghitungan yang berlebihan, cara pejabat-pejabat di Jatim mengambil posisi dan sebagainya, telah membantu opini masyarakat Jatim tentang Pilkada yang baru berlangsung,” terangnya.
Namun demikian, Hasyim mengaku yakin bahwa pemerintah provinsi setempat mampu mengatasi keadaan tersebut. Sebab, kerawanan itu tidak murni berasal dari masyarakat Jatim. ”Keberanian untuk curang karena mereka merasa adanya proteksi (baca: ada yang melindungi),” tandasnya.
Pilkada Jatim putaran kedua awal November lalu diikuti dua pasangan cagub dan cawagub, yakni, pasangan Kaji dan Sukarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). Kaji diusung Partai Persatuan Pembangunan dan 12 partai politik non-parlemen serta didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara, Karsa dijagokan Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
Pasangan Kaji tak dapat menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat yang memenangkan Karsa lantaran dinilai terjadi banyak kecurangan, terutama dalam bentuk penggelembungan suara. Kaji kemudian mengajukan gugatan ke MK dan menuntut pemungutan suara ulang di beberapa daerah. (rif)
Jawa Timur (Jatim) kini dalam kondisi rawan, terutama pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar untuk kedua kalinya pada 4 November lalu. Hal itu terjadi karena dalam prosesnya terdapat keterlibatan dan keberpihakan birokrasi.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, mengatakan hal tersebut melalui siaran pers yang diterima NU Online di Jakarta, Kamis (27/11) malam.<>
Hasyim mengaku mengamati keterlibatan birokrasi dalam Pilkada Jatim tersebut dari awal hingga akhir prosesnya. Dan, hal itu kemudian terungkap dalam persidangan atas gugatan pasangan Cagub dan Cawagub Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) di Mahkamah Konstitusi (MK).
”Juga turunnya (baca: terlibat langsung) beberapa menteri ke Jatim, pengamanan (proses) penghitungan yang berlebihan, cara pejabat-pejabat di Jatim mengambil posisi dan sebagainya, telah membantu opini masyarakat Jatim tentang Pilkada yang baru berlangsung,” terangnya.
Namun demikian, Hasyim mengaku yakin bahwa pemerintah provinsi setempat mampu mengatasi keadaan tersebut. Sebab, kerawanan itu tidak murni berasal dari masyarakat Jatim. ”Keberanian untuk curang karena mereka merasa adanya proteksi (baca: ada yang melindungi),” tandasnya.
Pilkada Jatim putaran kedua awal November lalu diikuti dua pasangan cagub dan cawagub, yakni, pasangan Kaji dan Sukarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). Kaji diusung Partai Persatuan Pembangunan dan 12 partai politik non-parlemen serta didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara, Karsa dijagokan Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
Pasangan Kaji tak dapat menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat yang memenangkan Karsa lantaran dinilai terjadi banyak kecurangan, terutama dalam bentuk penggelembungan suara. Kaji kemudian mengajukan gugatan ke MK dan menuntut pemungutan suara ulang di beberapa daerah. (rif)
