Lamongan, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi memperingatkan jajaran pengurus NU agar tidak menguasai aset-aset NU dan mengimbau agar aset-aset itu tidak diatasnamakan personal, melainkan atas nama NU.

Hal itu ditegaskan KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, di hadapan sekitar 3.500 pengurus Ranting NU se-eks-Karesidenan Bojonegoro, di Gedung Olahraga (GOR) Lamongan, Ahad (10/6) kemarin.

<>

Kegiatan tersebut merupakan silaturahim dengan pengurus Ranting se -eks Karisidenan Bojonegoro. Meliputi Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban,

Kiai asal Bangilan Tuban tersebut menjelaskan bahwa pembedaan manajemen tersebut meliputi usaha-usaha ekonomi antara badan usaha milik personal (pengurus NU) dengan usaha ekonomi milik NU.

Penegasan ini disampaikan Kiai Hasyim, karena banyak aset-aset NU yang dikuasai personal ketika mereka sudah tidak menjabat sebagai pengurus lagi. Bahkan, kini NU banyak terlibat tarik menarik atau gugatan untuk memperebutkan aset-aset itu. Dan yang perlu dicatat, NU selalu kalah dalam proses hukum. Belakangan ini, NU sedang memperebutkan aset yang ada di kawasan elit di Jakarta. “Mudah-mudahan menang” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya Ketua PWNU Jatim H Ali Maschan Musa menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi NU. Sekarang ini, NU sudah go Internasional. Karena itu, demi perkembangan NU, maka harus ditopang dengan ranting-ranting yang kuat. Dari situ, ia minta agar membentuk kader ranting. ”Jangan sampai Ranting NU kropos,” tegasnya.

Para penegak hukum kini banyak yang memproses para koruptor yang belum jelas koruptornya. “Begitu juga banyak pemimpin yang tidak memimpin tapi bermain di mana-mana.”

Menyinggung seringnya bencana alam yang melanda negeri ini, menurut Ali Maschan Musa, hal ini karena kesalahan manusia sendiri. “Pemerintah dan masyarakat punya niat sama untuk mencuri kayu,” tegasnya.

Tuntaskan Kasus Hukum

Pada bagian lain, kasus penembakan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Grati, Kabupaten Pasuruan mendapat tanggapan serius dari PBNU. Bahkan KH A Hasyim Muyadi mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus yang menyebabkan tewasnya 5 warga sipil itu.

Kiai Hasyim lebih jauh menyatakan, agar kasus penembakan oleh anggota TNI yang menyebabkan tewasnya warga sipil ini diusut tuntas. Lebih tegas, kiai kelahiran Tuban ini minta pemerintah agar menghukum yang salah. “Ini demi nama baik TNI sendiri,” tegasnya, usai acara silaturrohmi itu.

Melihat rumitnya kasus itu, Kiai Hasyim minta agar kasus itu ditangani pusat. “Pemerintah pusat agar mengambil alih kasus ini,” pintanya.

Saat disinggung tuntutan 5 dari 13 anggota marinir tersangka kasus yang bisa mencoreng nama baik korp TNI ini, Kiai Hasyim kaget. Bahkan ia baru mendengarnya tuntutan dari anggota Marinir itu saat disinggung para wartawan itu. Yang menjadi pertanyaan saat itu, bagaimana bisa anggota TNI (yang mestinya menjadi tersangka) justru menjadi pelapor. “Karena itu, kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut,” tegasnya. (duta/mkf).