Jakarta, NU Online
Anggota Komisi VII DPR Khofifah Indar Parawansa meragukan kinerja Badan Pelaksana (BP) lumpur Lapindo. Badan ini merupakan pengganti Timnas lumpur Lapindo yang berakhir 8 April lalu. Hingga kini berbagai upaya nyatanya tak mampu mengatasi luapan lumpur Lapindo, kerja Timnas juga tak berhasil.

“Saya lihat Timnas saja orang-orangnya power full tetapi kurang suskes menangani lumpur,” kata Khofifah, yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, di Jakarta, Kamis (12/4) kemarin.

<>

Keraguan Khofifah juga berkaitan dengan adanya hubungan antara pemilik PT Lapindo dengan badan tersebut. Maklum, badan yang terbentuk berlandaskan Keputusan Presiden ini dikepalai Sunarso, Staf Ahli Menko Kesra Bidang Kependudukan dan SDM. Aburizal Bakrie adalah salah satu pemilik PT Lapindo Brantas Inc.

Selain itu, menurut mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, terlalu birokratis. Badan ini tidak memiliki kebebasan untuk mengeksekusi keadaan di lapangan.

Hal itu karena mereka harus melapor terlebih dahulu kepada Badan Pengawas seperti Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa. ”Saya kasihan dengan orang-orang yang ada di Sidoarjo. Masyarakat semakin terkatung-katung,” ujarnya.

Khofifah meminta pemerintah pusat bekerja sepenuh hati untuk menyelesaikan lumpur Lapindo. Sebab, masyarakat Sidoarjo sudah lelah dan tersiksa dengan musibah tersebut. ”Pemerintah harus bertanggung jawab karena semuanya serba darurat di Sidoarjo,” katanya. (gpa/rif)