Jakarta, NU Online
Pemerintah dipastikan akan kembali mengimpor beras meski belum menentukan berapa besar volumenya. Pemerintah beralasan, impor beras akan dilakukan untuk memperkuat stok beras yang menipis akibat bencana alam.
"Setelah dievaluasi, ada keperluan untuk impor beras untuk mengganti beras yang digunakan buat (korban) bencana," kata Menteri Perdagangan (Menperdag) Mari Elka Pangestu kepada wartawan usai pertemuan Forum Investasi Indonesia-Jepang di Jakarta, Selasa (29/8).
<>Dikatakan Menperdag, impor beras akan dilakukan oleh Bulog melalui proses tender terbuka untuk mengupayakan transparansi. Mari tidak menyampaikan berapa besarnya volume impor yang disetujui pemerintah kali ini. "Sekarang sedang difinalisasi hitungannya," kata Menperdag.
Menanggapi rencana itu, Wakil Ketua Pengurus WIlayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga peneliti pada Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada Mochamad Maksum mengatakan, langkah impor oleh pemerintah merupakan keputusan publik yang sembrono.
"Tahun lalu impor yang 100.000 ton sudah ditentang banyak pihak sampai pengusulan hak angket. Kalau sekarang pemerintah mengimpor dan didukung DPR maka pemerintah dan DPR bertindak semena-semena terhadap petani. Ini masalah hajat hidup orang banyak yang dianggap sepele oleh pemerintah dan DPR," katanya.
Alasan pemerintah mengimpor juga sangat lemah. Menteri Perdagangan mengatakan impor beras untuk keperluan bencana sedangkan Perum Bulog menyatakan stok yang ada menyusut sehingga perlu impor. Ada juga alasan impor dilakukan karena harga sudah melonjak terlalu tinggi Alasan yang beragam itu menunjukkan pemerintah tidak memiliki argumen yang memadai untuk mengimpor.
Maksum mengatakan, semua pihak yang ada dibalik rencana impor ini telah mencederai rakyat apalagi kalau DPR mendiamkan rencana ini. Pemerintah hanya ingin mengamankan dirinya dengan angka inflasi yang membaik tetapi mengorbankan rakyat. (kom/nam)
