Jakarta, NU Online
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Jawa Timur, KH. Mujib Imron mendesak PT Lapindo Brantas Inc segera menyelesaikan seluruh tanggungjawabnya sesuai kesepakatan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban semakin menderita.
“Lapindo jangan pura-pura tidak pernah berjanji untuk menyelesaikan ganti rugi. Kesepakatan sudah dicatat dan didengar seluruh masyarakat. Tidak ada alasan lagi untuk menundanya,” ujar Gus Mujib—demikian panggilan akrabnya—seperti dilansir ansor.org, Kamis (15/2) kemarin.
Gus <>Mujib menambahkan, pemerintah juga harus terus melakukan tekanan yang keras terhadap Lapindo. Tanpa tekanan, pihak Lapindo akan berleha-leha serta merasa tidak bersalah. “Pemerintah harus cepat bertindak melakukan tekanan. Bila tidak dilakukan, maka masyarakat Jawa Timur tidak akan percaya lagi pada pemerintahan sekarang,” imbuhnya.
Soal usulan agar pemerintah mengambilalih, Gus Mujib mengatakan tidak bisa begitu saja pemertintah mengambil alih. Dikatakan, harus dipertanyakan motif dan maksud di balik pihak yang mengusulkan hal tersebut. “Apa dasarnya? apa karena ada Aburizal Bakrie yang jadi menko? Apa maksudnya,” gugat Gus Mujib.
Menurut Gus Mujib, jangan gegabah memberi usulan karena dampaknya kepada uang rakyat. Penggunaan APBN punya mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak dapat digunakan sembarangan. Nanti pemerintah justru dituding telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.
“Kalau pemertintah mau nalangin, ya monggo saja. Tetapi harus jelas dulu mekanismenya. Lapindo juga tidak boleh lepas dari beban tanggungjawab. Kerusakan ini kan karena kesalahan Lapindo,” ungkapnya.
Tentang kemampuan Lapindo? Gus Mujib mengatakan, perlu ada audit independen terhadap seluruh kekayaan Lapindo. Aset Lapindo tidak hanya ada di Porong tetapi tersebar luas dimana-mana. “Seluruh aset dan kekayaan Lapindo harus diumumkan. Apakah benar Lapindo sudah tidak mampu? Anehnya tidak ada pihak yang mendukung agar Lapindo diaudit,” tegasnya.
Karena itu, Gus Mujib mencurigai ada indikasi gerakan dari sebuah kekuatan tertentu yang mencoba menghilangkan tanggungjawab Lapindo. Apalagi Presiden Susilo Bambany Yudhoyono (SBY) sangat lambat dalam memutuskan. Tapi anehnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang biasanya lebih cepat dan kreatif dalam menangani masalah ikut-ikutan lambat.
“Saya tidak tahu kenapa? Biasanya Wapres sangat cepat mengatasai masalah. Dalam kasus Lapindo kok lambat. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang tidak beres,” tukas Gus Mujib.
Gus Mujib menegaskan sebaiknya seluruh pihak sadar bahwa penyelamatan masyarakat korban Lapindo jauh lebih penting untuk diselamatkan. Dikatakan, masyarakat bukan hanya kerugian material seperti rumah, tanah, sawah dan sebagainya. Tetapi kerugian inmaterial nilainya jauh lebih mahal. “Masalah psikologis jauh lebih tak ternilai. Di situ (daerah yang jadi korban, Red) merupakan tanah kelahiran dan tumpah darah. Maka menyelesaikan perlu dengan keputusan yang bijak,” pungkasnya. (gpa/rif)
