Istanbul, NU Online
Setelah merayakan beberapa anggota petinggi perempuan yang mengenakan jilbab, Partai Rakyat Republik (CHP), salah satu partai sayap sekuler konservatif yang berniat menjadi benteng sekularisme di Turki, mulai berencana mendirikan masjid di lingkungan kantor pusat mereka.
"Akan sangat menggembirakan memiliki masjid," ujar Sekretaris Jendral CHP, Mesut Deger, kepada Harian Today's Zaman, pada Senin (24/11) lalu.<>
"Kadang-kadang pemilih saya, kader, dan partisipan lain melaksanakan salat. Saya sendiri memiliki sajadah di ruang saya," imbuh Mesut.
CHP sendiri baru saja membuat laporan utama sepekan lalu, tapi bukan karena mengusung tema menerima jilbab, seperti sebelum-sebelumnya, melainkan merayakan anggota baru partai yang berjilbab.
"Tidak benar mendiskriminasi orang karena apa yang mereka pakai," ujar pemimpin CHP, Denis Baykal, yang mengatakan upacara tersebut sendiri dilakukan untuk menerima lebih dari 8.000 wanita dengan jubah hitam dan kerudung.
"Sangat tidak tepat untuk mengambil kesimpulan semata-mata berdasar apa yang mereka kenakan," tegas Baykal. Perubahan baru di jantung partai ini menggembirakan para pendukung sekaligus petinggi di dalam CHP.
"Negara ini milik kita semua," ujar Avcilar Mayor Mustafa Degirmenci. "Sangat salah mengidentikkan negara sebagai negara tertutup atau terbuka, berkerudung atau tidak. Pemimpin kami telah melakukan hal yang benar," ujar salah satu partisipan CHP itu.
Kemal Aydin, walikota distrik Bachcesehir di Istanbul mengungkapkan kelegaan pula. "Kita harus waspada dengan peningkatan polarisasi sekularisme di dalam masyarakat," ujarnya.
"Turki digeser lebih cepat di dalam perpecahana, dan kini pemimpin partai kami telah mengumumkan sikap baru sekaligus mengeritik mereka yang hanya berpihak pada kelompok tertentu dan tidak menginginkan yang terbaik bagi negara," kata Kemal lagi.
Sebagai bagian dari agenda, CHP juga menerima seorang kandidat dari keluarga muslim taat di distrik berpendapatan rendah Sultangazi, yang dikenal area konservatif Istanbul.
Jilbab adalah isu sensitif di Turki. Pemerintah Turki telah melarang penggunaan jilbab di bangunan publik, universitas, sekolah, dan bangunan pemerintah, pada tahun 1980, setelah kudeta militer terlepas dari fakta jika negara itu bermayoritas penduduk muslim.
Upaya Partai Pembangunan dan Keadilan yang kini berkuasa untuk menghapus pelarangan jilbab di kampus telah memicu kritik keras dari elit sekuler Turki.
CHP adalah satu-satunya partai di Turki yang mengajukan amandemen undang-undang pencabutan larangan jilbab di Mahkamah Konstitusi, namun pengajuan itu ditolak. CHP, dengan tokoh sentralnya Deniz Beykal adalah "seteru" utama AKP (Partai Keadilan Turki) yang berhaluan Islam dan kini berkuasa. (ant/dar)
Setelah merayakan beberapa anggota petinggi perempuan yang mengenakan jilbab, Partai Rakyat Republik (CHP), salah satu partai sayap sekuler konservatif yang berniat menjadi benteng sekularisme di Turki, mulai berencana mendirikan masjid di lingkungan kantor pusat mereka.
"Akan sangat menggembirakan memiliki masjid," ujar Sekretaris Jendral CHP, Mesut Deger, kepada Harian Today's Zaman, pada Senin (24/11) lalu.<>
"Kadang-kadang pemilih saya, kader, dan partisipan lain melaksanakan salat. Saya sendiri memiliki sajadah di ruang saya," imbuh Mesut.
CHP sendiri baru saja membuat laporan utama sepekan lalu, tapi bukan karena mengusung tema menerima jilbab, seperti sebelum-sebelumnya, melainkan merayakan anggota baru partai yang berjilbab.
"Tidak benar mendiskriminasi orang karena apa yang mereka pakai," ujar pemimpin CHP, Denis Baykal, yang mengatakan upacara tersebut sendiri dilakukan untuk menerima lebih dari 8.000 wanita dengan jubah hitam dan kerudung.
"Sangat tidak tepat untuk mengambil kesimpulan semata-mata berdasar apa yang mereka kenakan," tegas Baykal. Perubahan baru di jantung partai ini menggembirakan para pendukung sekaligus petinggi di dalam CHP.
"Negara ini milik kita semua," ujar Avcilar Mayor Mustafa Degirmenci. "Sangat salah mengidentikkan negara sebagai negara tertutup atau terbuka, berkerudung atau tidak. Pemimpin kami telah melakukan hal yang benar," ujar salah satu partisipan CHP itu.
Kemal Aydin, walikota distrik Bachcesehir di Istanbul mengungkapkan kelegaan pula. "Kita harus waspada dengan peningkatan polarisasi sekularisme di dalam masyarakat," ujarnya.
"Turki digeser lebih cepat di dalam perpecahana, dan kini pemimpin partai kami telah mengumumkan sikap baru sekaligus mengeritik mereka yang hanya berpihak pada kelompok tertentu dan tidak menginginkan yang terbaik bagi negara," kata Kemal lagi.
Sebagai bagian dari agenda, CHP juga menerima seorang kandidat dari keluarga muslim taat di distrik berpendapatan rendah Sultangazi, yang dikenal area konservatif Istanbul.
Jilbab adalah isu sensitif di Turki. Pemerintah Turki telah melarang penggunaan jilbab di bangunan publik, universitas, sekolah, dan bangunan pemerintah, pada tahun 1980, setelah kudeta militer terlepas dari fakta jika negara itu bermayoritas penduduk muslim.
Upaya Partai Pembangunan dan Keadilan yang kini berkuasa untuk menghapus pelarangan jilbab di kampus telah memicu kritik keras dari elit sekuler Turki.
CHP adalah satu-satunya partai di Turki yang mengajukan amandemen undang-undang pencabutan larangan jilbab di Mahkamah Konstitusi, namun pengajuan itu ditolak. CHP, dengan tokoh sentralnya Deniz Beykal adalah "seteru" utama AKP (Partai Keadilan Turki) yang berhaluan Islam dan kini berkuasa. (ant/dar)
