Jakarta, NU Online
Mantan Menteri Perekonomian di era Gus Dur, Rizal Ramli mengungkakan banyak anggota kabinet Presiden SBY-JK yang lebih mementingkan urusan pribadi dan perusahaan di bandingkan mengatasi persoalan bangsa.
Hal ini disampaikan Rizal, kemarin Kamis (29/9) dalam dialog "Mencari Solusi Untuk Mengatasi Krisis Bangsa dan Negara" yang di gelar DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di Jakarta.
<>Ia mengatakan, berbagai kebijakan pemerintah selalu diwarnai dengan kepentingan pribadi dan kelompok usahanya. Karena itu kebijakan pemerintah sering tidak tepat sasaran bagi rakyat tetapi sebaliknya justeru menyengsarakan rakyat.
Rizal mencontohkan yaitu kebijakan kenaikan tarif tol dan kaitan dengan keuntungan perusahaan yang dimiliki oleh angggota kabinet dan pejabat tinggi negara. "Berbagai kebijakan lain yang tekait dengan proyek, jatuhnya ke tangan perusahaan pejabat negara juga," tutur rizal seperti dikutip Antara.
Ia mengungkapkan baru-baru ini ada pejabat tinggi negara yang melakukan lawatan ke China untuk menyelesaikan kredit senilai dua juta dollar AS di Bank Of China. "Kredit tersebut terkait dengan grup usahanya," kata Rizal yang secara tidak tegas menyebut siapa pejabat negara yang dimaksud.
Selai itu ia juga menambahkan, banyaknya proyek pemerintah yang ditangai pejabat tinggi negara memicu mantan pejabat di era Orde Baru untuk menyatakan keprihatinannya. "Mantan pejabat itu sampai berkata di era Pak Harto saja tidak ada menteri yang berani melakukan deal bisnis yang mengatasnamakan kebijakan pemerintah, menteri yang sekarang justeru lebih berani dari zaman Orde Baru," tutur Rizal.
Rizal mengatakan, adanya kepentingan pribadi dalam deal bisnis yang disatukan dengan kepentingan negara menyebabkan kebijakan pemerintah sering justeru merugikan masyarakat. " Di Amerika, tidak dilarang pengusaha menjadi birokrat dan memimpin negara namun ketika sudah menjadi pemimpin negara kepentingan pribadi dan bisnisnya ditinggalkan. Semestinya di Indonesia seperti itu," katanya.
Sementara itu pernyataan yang lebih keras diungkapkan Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM), Ismed Hasan Putro, menurutnya Menko Perekonomian Aburizal Bakri (Ical) harus segera di ganti, karena sepak-terjang Ical dalam satu tahun ini banyak mengganggu kepercayaan pasar, di samping memiliki konflik kepentingan antara posisinya sebagai Menko Perekonomian dan pengusaha papan atas.
"Banyak pihak meragukan langkah yang dibuat Ical merupakan kebijakan murni pemerintah, karena terdapat kepentingan pribadinya sebagai pengusaha," ujar Ismed.
Pelaku pasar, menurut Ismed, menganggap tim ekonomi Presiden Yudhoyono sudah tidak bisa dipercaya mampu memberi kepastian menyangkut arah ekonomi nasional. "Bisa dibilang, kualitas tim ekonomi kabinet saat ini adalah terburuk bila dibandingkan pemerintahan selama ini," katanya seperti dikutip Suara Karya.
Ismed membandingkan Ical dengan Menko Ekuin Dorodjatun Koentjoro-Jakti dalam pemerintahan Megawati bak bumi dan langit. Karena itu, ujarnya, Ical seharusnya memiliki jiwa besar mengundurkan diri. "Dengan mengundurkan diri, kredibilitas Ical di mata publik tidak rusak. Jadi, lebih baik Ical menjadi pengusaha saja," ujar Ismed. (cih)
