Brisbane, NU Online
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia-Selandia Baru akan menggelar dialog untuk membahas masalah Ahmadiyah. Diskusi itu akan dilakukan di kampus Universitas Nasional Australia (ANU) Canberra, Australia, Jumat (23/5) besok.
Sejumlah pembicara dari berbagai kalangan: ulama, akademisi, politisi dan pengikut Ahmadiyah direncanakan hadir pada acara bertajuk “Our Mosque is Burned Down”: Constitution, Faith and One Hundred Years National Awakening” (Masjid Kami Dibakar: Konstitusi, Kepercayaan dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional) itu.<>
Pembicara itu, antara lain, adalah KH Syarif Usman Yahya (Cirebon, Jawa Barat), Dr Nadirsyah Hossen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Wollongong), serta Bagus, Musa dan Helen Musa (pengikut Ahmadiyah).
Rais Syuriyah PCINU Australia-Selandia Baru, Suseno Hadi, mengatakan, dialog itu dimaksudkan untuk menguak keterkaitan kasus Ahmadiyah dengan masa depan kepercayaan dan konstitusi di Indonesia setelah 100 Tahun Kebangkitan Nasional.
Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait kasus Ahmadiyah hingga kini belum jelas kapan bakal diterbitkan. Jaksa Agung Muda Intelijen, Wisnu Subroto, menjelaskan, SKB hanyalah bentuk peringatan pada Ahmadiyah. Surat itu bukan bertujuan untuk membubarkan atau melarang segala aktivitas Ahmadiyah di Indonesia.
Peringatan yang dimaksud, jelas Wisnu, agar Ahmadiyah menghentikan semua bentuk pengajarannya tentang paham yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai setelah Nabi Muhammad itu.
"Kalau mereka masih saja menyebarluaskan bahwa nabi terakhir di dalam Islam itu adalah Mirza Ghulam Ahmad, maka pelakunya bisa ditindak secara hukum dengan pasal 156 A KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," tutur Wisnu.
Ia juga meluruskan pandangan sebagian kalangan yang menganggap SKB tersebut dikeluarkan untuk melarang segala bentuk aktivitas pengikut Ahmadiyah. Menurutnya, pandangan itu keliru. Jamaah Ahmadiyah, katanya, masih boleh melakukan kegiatan yang sifatnya tertutup dan pribadi. (rif)
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia-Selandia Baru akan menggelar dialog untuk membahas masalah Ahmadiyah. Diskusi itu akan dilakukan di kampus Universitas Nasional Australia (ANU) Canberra, Australia, Jumat (23/5) besok.
Sejumlah pembicara dari berbagai kalangan: ulama, akademisi, politisi dan pengikut Ahmadiyah direncanakan hadir pada acara bertajuk “Our Mosque is Burned Down”: Constitution, Faith and One Hundred Years National Awakening” (Masjid Kami Dibakar: Konstitusi, Kepercayaan dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional) itu.<>
Pembicara itu, antara lain, adalah KH Syarif Usman Yahya (Cirebon, Jawa Barat), Dr Nadirsyah Hossen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Wollongong), serta Bagus, Musa dan Helen Musa (pengikut Ahmadiyah).
Rais Syuriyah PCINU Australia-Selandia Baru, Suseno Hadi, mengatakan, dialog itu dimaksudkan untuk menguak keterkaitan kasus Ahmadiyah dengan masa depan kepercayaan dan konstitusi di Indonesia setelah 100 Tahun Kebangkitan Nasional.
Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait kasus Ahmadiyah hingga kini belum jelas kapan bakal diterbitkan. Jaksa Agung Muda Intelijen, Wisnu Subroto, menjelaskan, SKB hanyalah bentuk peringatan pada Ahmadiyah. Surat itu bukan bertujuan untuk membubarkan atau melarang segala aktivitas Ahmadiyah di Indonesia.
Peringatan yang dimaksud, jelas Wisnu, agar Ahmadiyah menghentikan semua bentuk pengajarannya tentang paham yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai setelah Nabi Muhammad itu.
"Kalau mereka masih saja menyebarluaskan bahwa nabi terakhir di dalam Islam itu adalah Mirza Ghulam Ahmad, maka pelakunya bisa ditindak secara hukum dengan pasal 156 A KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," tutur Wisnu.
Ia juga meluruskan pandangan sebagian kalangan yang menganggap SKB tersebut dikeluarkan untuk melarang segala bentuk aktivitas pengikut Ahmadiyah. Menurutnya, pandangan itu keliru. Jamaah Ahmadiyah, katanya, masih boleh melakukan kegiatan yang sifatnya tertutup dan pribadi. (rif)
