Warta
NU Australia: Menyikapi Ahmadiyah Juga Harus Berdasarkan Konstitusi
Ahad, 25 Mei 2008 | 05:36 WIB
Canberra, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia-Selandia Baru, Dr Nadirsyah Hosen, mengimbau pada semua kalangan agar dalam menyikapi kasus Ahmadiyah haruslah tetap berpedoman dan berdasarkan konstitusi negara.
Menurutnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari Islam, tidak bersifat mengikat. Karena itu, masyarakat tidak semestinya menjadikan fatwa tersebut sebagai dasar hukum.<>
Ia mengatakan hal itu saat menjadi narasumber pada diskusi bertajuk “Masjid Kami Dibakar: Konstitusi, Kepercayaan dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional” di kampus Universitas Nasional Australia (ANU), Canberra, Jumat (23/5) kemarin.
“Soal (Ahmadiyah) sesat dan keluar Islam, itu hanyalah hak Allah. Penjagaan terhadap akidah Ahlusunnah wal Jamaah hendaknya dilakukan dengan pendidikan, bukan dengan kekerasan,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Wolongong, Australia, itu. Demikian dilaporkan Kontributor NU Online, Alimi.
Sementara, Ismatu Rafi, mahasiswa doktoral program Asian Studies, ANU, yang juga menjadi narasumber pada diskusi itu, mengungkapkan, kekerasan pada Ahmadiyah selama ini dipicu pengaruh paham Wahabi.
“Ahmadiah menjadi bagian dari Indonesia sejak lama. Ia telah ada di Indonesia sejak tahun 1926. Berkembangnya tuduhan kesesatan Ahmadiyah semakin menjadi setelah Rabitah Alam Islami yang berpusat di Arab Saudi pada 1974 mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah,” terangnya.
Rafi menjelaskan, pada masa awal berdirinya di Indonesia, Ahmadiyah merupakan bagian intim dari umat Islam di Tanah Air. “Sekarang tuduhan-tuduhan terhadap Ahmadiyah semakin intensif bersamaan dengan pengaruh Wahabi yang semakin intensif di Indonesia,” pungkasnya.
Narasumber lain, Pemimpin Ahmadiyah Australia, Sir Mahmood Ahmad, mempertanyakan kewenangan sebuah lembaga atas fatwa kesesatan Ahmadiyah. “Apakah lembaga seperti itu bisa membuat seseorang menjadi muslim. Kalau tidak bisa, maka tidak bisa juga ia membuat fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat,” gugatnya. (rif)
Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia-Selandia Baru, Dr Nadirsyah Hosen, mengimbau pada semua kalangan agar dalam menyikapi kasus Ahmadiyah haruslah tetap berpedoman dan berdasarkan konstitusi negara.
Menurutnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari Islam, tidak bersifat mengikat. Karena itu, masyarakat tidak semestinya menjadikan fatwa tersebut sebagai dasar hukum.<>
Ia mengatakan hal itu saat menjadi narasumber pada diskusi bertajuk “Masjid Kami Dibakar: Konstitusi, Kepercayaan dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional” di kampus Universitas Nasional Australia (ANU), Canberra, Jumat (23/5) kemarin.
“Soal (Ahmadiyah) sesat dan keluar Islam, itu hanyalah hak Allah. Penjagaan terhadap akidah Ahlusunnah wal Jamaah hendaknya dilakukan dengan pendidikan, bukan dengan kekerasan,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Wolongong, Australia, itu. Demikian dilaporkan Kontributor NU Online, Alimi.
Sementara, Ismatu Rafi, mahasiswa doktoral program Asian Studies, ANU, yang juga menjadi narasumber pada diskusi itu, mengungkapkan, kekerasan pada Ahmadiyah selama ini dipicu pengaruh paham Wahabi.
“Ahmadiah menjadi bagian dari Indonesia sejak lama. Ia telah ada di Indonesia sejak tahun 1926. Berkembangnya tuduhan kesesatan Ahmadiyah semakin menjadi setelah Rabitah Alam Islami yang berpusat di Arab Saudi pada 1974 mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah,” terangnya.
Rafi menjelaskan, pada masa awal berdirinya di Indonesia, Ahmadiyah merupakan bagian intim dari umat Islam di Tanah Air. “Sekarang tuduhan-tuduhan terhadap Ahmadiyah semakin intensif bersamaan dengan pengaruh Wahabi yang semakin intensif di Indonesia,” pungkasnya.
Narasumber lain, Pemimpin Ahmadiyah Australia, Sir Mahmood Ahmad, mempertanyakan kewenangan sebuah lembaga atas fatwa kesesatan Ahmadiyah. “Apakah lembaga seperti itu bisa membuat seseorang menjadi muslim. Kalau tidak bisa, maka tidak bisa juga ia membuat fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat,” gugatnya. (rif)
