Bandung, NU Online
Organisasi-organisasi Islam harus bisa melerai berbagai konflik yang muncul dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Paling tidak organisasi-organisasi Islam bisa menjadi semacam pemadam kebakaran usai Pilkada.

Beberapa organisasi Islam berbasis massa besar di Jawa Barat seperti Nahdlatul Ulama, Persis, Muhammadiyah dan Miftakhul anwar menyatakan akan mengawal sekaligus siap menjadi pemadam kebakaran bila terjadi konflik pasca Pilkada Jabar 2008 mendatang.<>

"Kalau ada rame-rame di ujung pesta politik, ormas Islam selalu menjadi ’pemadam kebakaran’. Sehingga harus ada mekanisme ’cooling down’ pasca Pilkada Jabar, 2008 mendatang," kata Ketua Miftahul Anwar Jabar, Uu R pada Musyawarah Pemilihan Kepala Daerah Jabar 2008 di Bandung, Kamis (21/2).

Pengurus Persis, Ihsan menyebutkan perlu ada mekanisme menghindarkan konflik yang melibatkan akar rumput sebagai akibat dari protes dan proses hukum dari calon yang kalah pada Pilkada mendatang.

"Konflik pasca Pilkada Jabar itu sebagai bentuk kekecewaan dan loyalitas kepada kandidat yang mereka usung. Kalaupun tidak terima hasil Pilkada, lakukan lewat jalur hukum," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ali Rohman dari NU dan Sekretaris DPW  Muhammadiyah Jabar, A Wahlan. Kedua tokoh Ormas dengan massa besar itu sepakat untuk mengawal Pilkada Jabar sekaligus meredam konflik pasca Pilkada.

"Kami sepakat untuk sama-sama ’mengawal’ Pilkada agar terhindar konflik. Semua sepakat Jabar tidak ingin seperti daerah yang dilanda konflik pasca Pilkada," kata A Wahlan.

Terkait netralitas Ormas Islam pada Pilkada Jabar, 2008 mendatang, keempat pimpinan Ormas itu sepakat untuk tidak ’menerjunkan’ organisasinya ke politik praktis.

"Muhamadiyah menyatakan netral, namun tidak akan mengekang hak pilih warga Muhamadiyah," kata Wahlan.

Hal juga diungkapkan oleh Ali Rohman dari NU, Ihsan dari Persis maupun Uu dari Miftahul Anwar yang menyebutkan batasan netralitas mereka sama yakni di level organisasi.

"Sikap netral ormas Islam akan menjadi salah satu peredam konflik Pilkada, tapi tidak berarti Golput," kata Ihsan.

Lain halnya dengan Ali Rohman yang menyebutkan warga Nahdliyin Jabar wajib mengikuti Pilkada Jabar sebagai tanggung jawab moral dalam menetapkan pimpinan yang shaleh dan amanah.

"Fatwa tentang wajib memilih pada Pilkada belum ada, tapi saya nyatakan warga NU Jabar wajib mensukseskan Pilkada," kata Ali Rohman. (ant/sam)