Jakarta, NU Online
Ketua PBNU H. Ahmad Bagdja mendoakan agar konflik yang terus melanda PKB saat ini segera diselesaikan dan partai ini bisa melakukan kondolidasi internal guna menghadapi pemilu 2009.
“Kita hanya bisa mendoakan karena secara organisatoris tak bisa campur tangan,” katanya ketika dihubungi NU Online, Kamis (27/3).<>
Sejauh ini, meskipun PBNU memfasilitasi pendirian PKB dan memiliki kedekatan kultural, namun masing-masing telah menjadi institusi tersendiri sehingga ketika ada konflik tak berujung bahkan cenderung membesar sampai terbentuk partai baru, PBNU tak bisa terlibat jika tidak diminta.
“Mereka bilang, kiai-kiai nga usah ngurusi politik atau orang NU tak usah ikut campur,” tandasnya.
Para kiai yang saat ini menjadi konstituen PKB dan masih memiliki keprihatinan terhadap konflik ini juga hanya sebatas memberikan saran atau masukan, namun sejauh ini tak banyak saran tersebut tak didengarkan.
“PBNU sebenarnya berharap agar partai yang didirikannya ini bisa menjadi terus berkembang dan menjadi saluran politik warga NU, tapi kenyataannya ya seperti ini,” ujarnya dengan nada prihatin.
Secara keseluruhan, Bagdja berpendapat konflik yang saat ini terjadi di PKB bukan hanya ada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tetapi juga terjadi di daerah-daerah. Namun, pola penyelesaian konflik di tingkat pusat inilah yang seharusnya dilakukan dengan baik yang nantinya bisa meminimalisir kondisi yang sama di daerah.
Mengenai pemberhentian Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB, Bagdja berpendapat hal ini sebaiknya dilakukan dalam forum muktamar agar kelangsungan kepemimpinan organisasi tetap terjaga. (mkf)
Ketua PBNU H. Ahmad Bagdja mendoakan agar konflik yang terus melanda PKB saat ini segera diselesaikan dan partai ini bisa melakukan kondolidasi internal guna menghadapi pemilu 2009.
“Kita hanya bisa mendoakan karena secara organisatoris tak bisa campur tangan,” katanya ketika dihubungi NU Online, Kamis (27/3).<>
Sejauh ini, meskipun PBNU memfasilitasi pendirian PKB dan memiliki kedekatan kultural, namun masing-masing telah menjadi institusi tersendiri sehingga ketika ada konflik tak berujung bahkan cenderung membesar sampai terbentuk partai baru, PBNU tak bisa terlibat jika tidak diminta.
“Mereka bilang, kiai-kiai nga usah ngurusi politik atau orang NU tak usah ikut campur,” tandasnya.
Para kiai yang saat ini menjadi konstituen PKB dan masih memiliki keprihatinan terhadap konflik ini juga hanya sebatas memberikan saran atau masukan, namun sejauh ini tak banyak saran tersebut tak didengarkan.
“PBNU sebenarnya berharap agar partai yang didirikannya ini bisa menjadi terus berkembang dan menjadi saluran politik warga NU, tapi kenyataannya ya seperti ini,” ujarnya dengan nada prihatin.
Secara keseluruhan, Bagdja berpendapat konflik yang saat ini terjadi di PKB bukan hanya ada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tetapi juga terjadi di daerah-daerah. Namun, pola penyelesaian konflik di tingkat pusat inilah yang seharusnya dilakukan dengan baik yang nantinya bisa meminimalisir kondisi yang sama di daerah.
Mengenai pemberhentian Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB, Bagdja berpendapat hal ini sebaiknya dilakukan dalam forum muktamar agar kelangsungan kepemimpinan organisasi tetap terjaga. (mkf)
