Warta

PBNU: Gerakan Politik Harus Berasaskan Pancasila

Selasa, 24 April 2007 | 04:30 WIB

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta masyarakat Indonesia untuk mewaspadai gerakan yang berideologi trans-nasional (antar-negara) yang marak belakangan ini. Pasalnya, gerakan dari ideologi tersebut tidak bersumber dari akar budaya Indonesia sehingga berbahaya bagi keutuhan bangsa.

“Seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda, dan lain-lain. Mereka itu bagian dari international political movement (gerakan politik dunia). Mereka menggunakan agama Islam sebagai ideologi politik, bukan sebagai way of life (jalan hidup),” terang Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (23/4)

<>

Karena itu, menurutnya, jika ideologi dari kelompok-kelompok tersebut diterapkan di Indonesia, maka tidak akan cocok karena tidak lahir dari akar budaya, visi kebangsaan, visi keumatan setempat. Jika dipaksakan, maka akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hasyim mengatakan, gerakan ideologi trans-nasional itu mulai kuat menggejala di negeri ini. Di antaranya bisa dilihat dari maraknya peraturan-peraturan daerah yang kuat sekali nuansa agamanya, tidak saja Islam, tapi juga agama lain. “Formalisasi seperti ini mestinya dicegah. Seharusnya yang dilakukan bukan formalisasi, tapi substansialisasi agama,” jelasnya.

Untuk mencegah meluas dan berkembangnya ideologi trans-nasional itu, kata Hasyim, solusinya adalah memantapkan penggunaan ideologi yang berasal dari Indonesia sendiri, yakni Pancasila. “Semua gerakan politik harus berasaskan atau berdasarkan Pancasila, tidak boleh ideologi lain,” pungkasnya.

“Bukan bermaksud menyeragamkan seperti Orde Baru, tapi mencegah meluasnya ideologi trans-nasional yang bisa mengancam integritas bangsa. Jangan karena Pancasila itu dianggap produk Orde Baru, lantas kita tidak mau berasaskan Pancasila,” tambah Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jatim, itu.

Khusus bagi Islam sendiri, tambah Hasyim, yang harus dilakukan adalah memperkuat gerakan Islam moderat. Islam moderat, seperti NU, merupakan gerakan yang khas, berasal dan berkembang di domestik Indonesia. “Islam moderat seperti NU adalah domestik nasional,” tandasnya. (rif)


Terkait