Muncul Ajakan Cuti Bersama, Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Indonesia Gelap Hari Ini

Jakarta, NU Online

Akun X milik @barengwarga memulai cuitan untuk mengajak masyarakat secara luas untuk ikut dalam aksi dengan tagar #IndonesiaGelap yang akan digelar pada Jumat (21/2/2025) hari ini.

Berdasarkan pantauan NU Online, cuitan @barengwarga itu direspons oleh warganet dengan menjangkau sebanyak 564 ribu tayangan, sedangkan tagar #IndonesiaGelap saat ini telah memicu lonjakan cukup besar dengan 422 ribu postingan di akun media sosial X.

Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap di Jakarta Tegar Afriansyah mengonfirmasi bahwa gerakan warganet di media sosial X itu memang benar adanya. Ia mengatakan bahwa demo lanjutan pada Senin (17/2/2025) lalu akan kembali digelar di Depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Kita akan aksi di hari Jumat 21 Februari. Isunya tetap yang kemarin tagline #IndonesiaGelap. Aksi dilaksanakan di Istana Negara dengan beberapa poin yaitu salah satunya adalah evaluasi atau cabut Instruksi Presiden Nomor 1 tentang efisiensi anggaran. Karena itu yang paling berdampak di berbagai lini sektor," katanya kepada NU Online pada Rabu (19/2/2025) lalu.

Ia mengaku telah melakukan konsolidasi akbar dengan beragam elemen masyarakat dari kalangan buruh, petani, hingga masyarakat sipil. Saat ini, Tegar menerima kabar bahwa ada dari kalangan penggemar artis Korea Selatan yang biasa dikenal dengan K-Popers bakal ikut dalam aksi tersebut.

"Kita akan melibatkan banyak pihak karena kemarin sudah saya katakan akan digelar konsolidasi akbar kemudian melibatkan seluruh elemen seluruh masyarakat sipil yang berani bersuara melawan kekuasaan begitu," jelasnya.

Terkait cuitan @barengwarga soal cuti bersama, Tegar menegaskan bahwa hal itu merupakan beberapa gerakan untuk rangkaian aksi Indonesia Gelap.

"Cuti bersama sebagai satu bentuk perlawanan terhadap kekuasaan supaya masyarakat yang bekerja bisa ikut turun ke jalan untuk mengartikulasikan yang menjadi keresahannya," katanya.

Tuntutan massa aksi Indonesia Gelap

1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis serta Batalkan Pemangkasan

Anggaran Pendidikan Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya.

2. Cabut PSN Bermasalah

Wujudkan Reforma Agraria Sejati Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak Revisi UU Minerba

Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.

4. Hapus Multifungsi ABRI

Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.

5. Sahkan RUU Masyarakat Adat

Masyarakatadat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen Kesejahteraan

Akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan lindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset

Korupsi adalah hal mendesak dan harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan

Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah pengawasan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih

Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat bermasalah.

12. Tolak Revisi Peraturan DPR Tentang Tata Tertib

Revisi Tata Tertib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan DPR.   

13. Reformasi Polri

Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.