Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta ketegasan pemerintah terhadap maraknya ideologi transnasional (antar-negara) yang masuk ke Indonesia. Ideologi yang dibawa oleh kelompok dari gerakan politik dunia harus di-Indonesia-kan atau disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi, tradisi dan budaya setempat.
“Jika tidak, maka jelas akan merusak atau mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila,” tegas Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (8/5)
<>Menurut Presiden World Conference on Religion and Peace itu, setiap gerakan politik, apapun bentuknya dan dari mana pun datangnya, harus berasaskan Pancasila. Karena gerakan-gerakan politik dunia itu tidak menutup kemungkinan telah disusupi kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi di Indonesia.
“Seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Mujahidin, Al-Qaeda dan sebagainya. Mereka itu adalah gerakan politik, bukan gerakan keagamaan. Karena, gerakan seperti itu muncul dari situasi politik di negara asalnya. Dan itu tidak hanya pada Islam, di agama lain pun ada,” urai Hasyim.
Pancasila, tambah Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu, sebagai ideologi terbuka, bisa menjadi solusi untuk mencegah semakin menyebarnya ideologi asing tersebut. Pancasila, ujarnya, sangat memungkinkan untuk menampung berbagai perbedaan agama dan golongan.
Jika pemerintah tidak segera mengambil sikap tegas terhadap gerakan politik internasional tersebut, lanjut Hasyim, bukan tidak mungkin akan terjadi ‘benturan-benturan’ kepentingan dan ideologi yang bisa berakibat konflik. “Sekarang saja benturan-benturan itu sudah mulai muncul di daerah-daerah,” tandasnya.
Kasus penodaan agama di Batu, Malang dan unjuk rasa anti Syiah dilakukan sekelompok pemuda yang menamakan diri Himpunan Angkatan Muda Ahlussunnah (Hamas) di Bangil, Pasuruan, beberapa waktu lalu, merupakan bukti dari akibat masuknya ideologi transnasional tersebut. (rif)
