Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung langkah DPR untuk menggelar Rapat Paripurna dengan agenda meminta keterangan (interpelasi) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun demikian, PBNU mengingatkan kepada lembaga legislatif itu agar tak ‘main-main’ dengan kasus semburan lumpur panas yang sudah berlangsung satu tahun itu.

“PBNU mendukung. Tapi ingat, DPR jangan ‘main-main’, saya berharap DPR serius. Karena, ini masalah warga korban Lapindo yang terlantar dan diterlantarkan,” tegas Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (12/6)

<>

Hasyim mengungkapkan hal tersebut usai bertemu dan menerima masukan dari beberapa anggota DPR RI penggagas interpelasi kasus Lapindo dari berbagai fraksi, anggota DPRD Jatim dan tokoh NU Sidoarjo.

Anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan itu antara lain, Lukman Hakim Saifudin, Soelaeman Fadli, Mahfudloh Ali Ubaid, Mahsusoh Tosari Wijaya, Imron Rofii (Fraksi PPP), Abdullah Azwar Anas, Khofifah Indar Parawansa (Fraksi PKB), Ichwan Syam (Fraksi Golkar), Muhamad Hasib Wahab (Fraksi PDIP).

Hasyim menegaskan, kasus semburan lumpur panas Lapindo yang telah mengakibatkan lumpuhnya perekonomian Jatim itu merupakan ‘bola besar’ yang sangat berbahaya bila hanya dijadikan ‘permainan’ elit-elit politik di Senayan. “Risikonya akan terjadi benturan antara DPR, Pemerintah dan masyarakat,” tandasnya.

Selain itu, ujarnya, masyarakat korban Lapindo sudah terlanjur sulit untuk memercayai siapa pun dan pihak mana pun, termasuk pemerintah sendiri. “PBNU saja tidak dipercaya lagi oleh mereka.” Hal itu sebagai akibat penanganan pemerintah atas kasus tersebut yang terkesan sangat tidak serius.

“Sekali lagi, ini adalah masalah masyarakat yang terlantar dan diterlantarkan. Sekarang warga sudah banyak yang gila. Kalau negara terus membiarkan orang satu per satu menjadi gila, maka, berarti negara sudah tidak sehat lagi,” terang mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim itu.

Sebanyak 130 anggota DPR dari berbagai fraksi, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (7/6) lalu, mengajukan penggunaan hak interpelasi dalam kasus luapan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo.

130 anggota DPR pengusul termasuk di dalamnya Soetardjo Soerjogoeritno (FPDIP). Pengusul lainnya antara lain Yuddy Chrisnandy (Partai Golkar), Abdullah Azwar Anas (FPKB), Ade Nasution (PBR), Ario Widjanarko dan Iman Soeroso (FPDIP), Djoko Susilo (FPAN), dan Yakobus Mayongpadang (FPDIP).

Tak ada satupun anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang memberi dukungan atas usulan tersebut.

Usul hak interplasi luapan lumpur Lapindo ini diajukan di tengah polemik mengenai perlu-tidaknya Presiden hadir langsung memberi jawaban hak interpelasi kepada DPR terkait hak interpelasi mengenai Resolusi dewan Kemanan (DK) PBB terkait nuklir Iran.

Para pengusul menjelaskan, banjir lumpur di Sidoarjo yang sudah setahun berlangsung telah menimbulkan korban setidaknya 21 ribu jiwa lebih atau 3.500 kepala keluarga (KK). Mereka yang berasal dari 11 desa terpaksa harus menjadi pengungsi.

Seluas sekitar 350 hektar lahan pertanian terendam lumpur serta 23 bangunan sekolah dan setidaknya 20 perusahaa harus ditutup, sebanyak 30 persen korban lumpur mengalami gangguan jiwa.

Gangguan lumpur itu telah menganggu perekonomian di Jawa Timur. Kerugian akibat luapan lumpur sejak setahun terakhir sekitar Rp7,6 triliun. (rif)