Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan pemerintah berkaitan dengan berbagai musibah kecelekaan transportasi yang terjadi berluang-ulang belakangan ini. Masalah besar yang dihadapi dunia perhubungan di Indonesia harus segera mendapat perhatian khusus.

”Presiden harus turun tangan langsung. Musibah di negeri ini telah terjadi beruntun. Pasti ini ada yang tidak beres. Tanpa keterlibatan Presiden langsung, saya kira tidak bisa. Jadi, Presiden juga harus tanggung jawab,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Anas Thahir, di Jakarta, Ahad (25/2) kemarin.

<>

Belum selesai kasus terbakarnya Kapal Motor Levina 1 yang menewaskan banyak korban beberapa waktu lalu, dunia transportasi kembali meminta korban. Musibah paling mutakhir, kapal motor nahas tersebut tenggelam dan menewaskan sedikitnya satu orang wartawan yang justru sedang meliput kecelakaan tersebut.

Selain meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera turun tangan menangani masalah tersebut, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Tanah Air itu juga mengingatkan agar pemerintah tidak ceroboh.

Anas menambahkan, berbagai kecelakaan, baik di darat, laut maupun udara, disebabkan manajemen pelayanan publik yang amburadul, dalam hal ini adalah Departemen Perhubungan. Karena itu, lanjutnya, agar kejadian serupa tidak terulang, manajemen dunia perhubungan harus dirombak total.

”Harus ada perbaikan secara menyeluruh. Selama ini, manajemennya amburadul dari hulu sampai hilir. Perbaikan itu bisa dilakukan dengan pergantian sumber daya manusia. Kalau yang bersangkutan (Menhub) tidak mau mundur, ya dicopot aja,” tegas Anas.

Masalah pelayanan publik, katanya, selama ini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Padahal masalah tersebut sangat penting, karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang nyaman dan aman. ”Public service tidak pernah mendapat tanggapan serius. Itulah penyebab masalah kecelakaan selama ini. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anas mengingatkan, jika kecelakaan dalam dunia perhubungan terus terjadi karena keteledoran pemerintah mengawasi alat transportasi, rakyat tidak akan percaya lagi terhadap pemerintah. Ujung-ujungnya, pemerintah sendiri yang akan menanggung kerugian. ”Kalau tidak, jangan salahkan rakyat jika melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya. (amh/rif)