Surabaya, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melarang Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk terlibat dalam muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), termasuk muktamar PKB di Surabaya pada 1-2 Oktober.

"PBNU mengintruksikan kepada pengurus Ansor yang ada di PKB untuk tidak melibatkan Banser, karena PKB sudah punya Garda Bangsa atau Satgas PKB untuk pengamanan," kata Ketua PWNU Jatim KH Drs Ali Maschan Moesa MSi di Surabaya, Jumat.

Menurut dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya itu, keputusan PBNU itu sudah final, sebab keterlibatan Banser dalam pengamanan muktamar akan memicu bentrokan sesama Banser yang mendukung kubu A dan kubu B.

"Apalagi, Banser sekarang sengaja dipecah, ada Banser di kubu Alwi-Ipul, ada pula Banser di kubu Muhaimin. Jadi, Banser harus netral, karena Banser sebagai ormas tak boleh masuk wilayah politik praktis," katanya.

Pengasuh Pesantren Luhur Al-Husna, Jemurwonosari, Surabaya itu mengaku dirinya sudah menyampaikan keputusan PBNU itu Ketua PW Ansor Jatim MH Rofiq, namun sampai sekarang belum ada tanggapan.

"Kalau alasannya mengamankan kiai, saya kira cukup dengan menggunakan tenaga Garda Bangsa atau Satgas PKB. Meski bukan Banser, keberadaan Garda Bangsa atau Satgas PKB tak akan mengurangi kehormatan kiai," katanya.

Ditanya upaya penyelesaian konflik di tubuh PKB, ia berpendapat kedua kubu harus melakukan islah (rujuk) yakni kedua pihak duduk bersama untuk mencari solusi yang paling mungkin diterima kedua pihak.

"Kalau muktamar terus justru bukan jalan islah, tapi PKB akan pecah, karena yang dibahas pasti keinginan membentuk partai sendiri," katanya.

Diberitakan sebelumnya, 300 Banser dikabarkan  telah menjalani penggemblengan di Pacet, Mojokerto untuk mengamankan muktamar PKB pada 1-2 Oktober, sedangkan di Posko Relawan Anti Muktamar Liar (Ramur) Jalan Ketintang Baru, Surabaya tercatat sekitar 500 relawan mendaftar.(ant/mkf)