Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi memperingatkan dua tokoh NU: Saifullah Yusuf dan Ali Maschan Moesa—yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur pada Juli 2008 mendatang.
Menurutnya, Saifullah Yusuf yang kini menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan Ali Maschan Moesa sebagai Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim, harus segera nonaktif atau meletakkan jabatannya sebagai ketua.<>
“M. Adnan (Ketua PWNU Jawa Tengah, Calon Wakil Gubernur Jateng), saat ini telah nonaktif. Seharusnya juga demikian Saifullah Yusuf. Sedangkan Ali Maschan juga harus nonaktif ketika nanti deklarasi (pencalonannya),” tegas Hasyim kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (20/2).
Ia menegaskan, hal itu bukan untuk mengekang kebebasan berpolitik warga NU, melainkan merupakan aturan organisasi yang harus ditaati. Pelibatan dan penggunaan organisasi dalam politik praktis telah tegas dilarang dalam aturan organisasi. Dan, aturan itu berlaku untuk semua pengurus harian atau badan otonom (banom) di lingkungan NU.
Rangkap jabatan, dalam aturan organisasi, jelas Hasyim, tidak diperbolehkan. “Apabila yang bersangkutan terpilih, otomatis lepas dari pengurus karena tidak boleh merangkap jabatan. Dan, apabila tidak terpilih, dia boleh kembali dengan persetujuan pihak yang dulunya memilih,” tandasnya.
Hasyim membantah pendapat sejumlah kalangan yang menilai bahwa pemilihan kepala daerah telah meningkatkan ‘syahwat’ (baca: hasrat) politik NU. Menurutnya, garis-garis politik seperti ditegaskan dalam Khittah 1926 merupakan aturan yang berlaku bagi intitusi organisasi. Warga NU tetap diberi kebebasan dalam politik praktis.
NU, sebagai organisasi, tambahnya, tidak mungkin ‘menghilangkan’ hak warga NU yang juga warga negara Indonesia untuk berpolitik praktis. Hal yang bisa dilakukan adalah mengatur mekanismenya. “Sehingga, masalahnya bukanlah ‘syahwat politik’ atau ‘impotensi politik’. Namun, pengaturan mekanik yang sinergis,” pungkasnya.
Banyaknya tokoh NU yang terlibat di politik praktis, ujarnya, tidak menandakan bahwa ‘martabat’ telah turun. Selama aturan organisasi ditaati dan dipatuhi, maka hal itu tidak menjadi masalah.
Saifullah Yusuf telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon wakil gubernur Jatim berpasangan dengan Soekarwo di Surabaya, Ahad (17/2) lalu. Keduanya diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.
Sementara, Ali Maschan belum menentukan pilihan tegas. Namun, rumor yang berkembang, ia bakal merapat ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dicalonkan sebagai gubernur. Ahmady, yang semula dipasang sebagai calon gubernur, akan ditukar posisinya sebagai calon wakil gubernur. (rif)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi memperingatkan dua tokoh NU: Saifullah Yusuf dan Ali Maschan Moesa—yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur pada Juli 2008 mendatang.
Menurutnya, Saifullah Yusuf yang kini menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan Ali Maschan Moesa sebagai Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim, harus segera nonaktif atau meletakkan jabatannya sebagai ketua.<>
“M. Adnan (Ketua PWNU Jawa Tengah, Calon Wakil Gubernur Jateng), saat ini telah nonaktif. Seharusnya juga demikian Saifullah Yusuf. Sedangkan Ali Maschan juga harus nonaktif ketika nanti deklarasi (pencalonannya),” tegas Hasyim kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (20/2).
Ia menegaskan, hal itu bukan untuk mengekang kebebasan berpolitik warga NU, melainkan merupakan aturan organisasi yang harus ditaati. Pelibatan dan penggunaan organisasi dalam politik praktis telah tegas dilarang dalam aturan organisasi. Dan, aturan itu berlaku untuk semua pengurus harian atau badan otonom (banom) di lingkungan NU.
Rangkap jabatan, dalam aturan organisasi, jelas Hasyim, tidak diperbolehkan. “Apabila yang bersangkutan terpilih, otomatis lepas dari pengurus karena tidak boleh merangkap jabatan. Dan, apabila tidak terpilih, dia boleh kembali dengan persetujuan pihak yang dulunya memilih,” tandasnya.
Hasyim membantah pendapat sejumlah kalangan yang menilai bahwa pemilihan kepala daerah telah meningkatkan ‘syahwat’ (baca: hasrat) politik NU. Menurutnya, garis-garis politik seperti ditegaskan dalam Khittah 1926 merupakan aturan yang berlaku bagi intitusi organisasi. Warga NU tetap diberi kebebasan dalam politik praktis.
NU, sebagai organisasi, tambahnya, tidak mungkin ‘menghilangkan’ hak warga NU yang juga warga negara Indonesia untuk berpolitik praktis. Hal yang bisa dilakukan adalah mengatur mekanismenya. “Sehingga, masalahnya bukanlah ‘syahwat politik’ atau ‘impotensi politik’. Namun, pengaturan mekanik yang sinergis,” pungkasnya.
Banyaknya tokoh NU yang terlibat di politik praktis, ujarnya, tidak menandakan bahwa ‘martabat’ telah turun. Selama aturan organisasi ditaati dan dipatuhi, maka hal itu tidak menjadi masalah.
Saifullah Yusuf telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon wakil gubernur Jatim berpasangan dengan Soekarwo di Surabaya, Ahad (17/2) lalu. Keduanya diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.
Sementara, Ali Maschan belum menentukan pilihan tegas. Namun, rumor yang berkembang, ia bakal merapat ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dicalonkan sebagai gubernur. Ahmady, yang semula dipasang sebagai calon gubernur, akan ditukar posisinya sebagai calon wakil gubernur. (rif)
