Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bersedia menghadiri undangan sidang interpelasi yang digelar DPR terkait dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DKP PBB) nomer 1747 soal tambahan sanksi pada Iran terkait program nuklirnya.

“Saya sudah menyarankan Presiden untuk datang, dan memang sebaiknya datang biar urusannya lebih mudah. Tidak seperti sekarang ini, keadaan jadi lebih rumit,” kata Hasyim kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (19/6) kemarin.

<>

Hasyim mengatakan hal tersebut menanggapi pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Senin (18/6) malam. Dalam pertemuan komunikasi satu jam yang membahas seputar masalah interpelasi nuklir Iran itu, belum menghasilkan kesepakatan dan akan dilanjutkan pada pertemuan konsultasi berikutnya.

Tak hanya itu. Hasyim juga meminta Presiden Yudhoyono tak menolak undangan sidang interpelasi yang sedang digagas DPR terkait kasus semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas, di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

“Seperti saya diundang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ya saya datang saja. Saya ditanya, ya saya jawab apa adanya. Ditanya wartawan juga begitu, ya saya jawab. Presien juga harusnya begitu, biar urusannya nggak jadi susah seperti sekarang ini,” terang Presiden World Conference on Religions for Peace itu.

Namun demikian, Hasyim menegaskan, pernyataan yang ia sampaikan bukanlah bermaksud mencampuri urusan pemerintah, khususnya terkait kasus Lapindo yang hingga kini belum tuntas.

“Hal-hal yang sifatnya teknis antara pemerintah dengan PT Lapindo Brantas, ya silakan diatur sendiri. Tapi, sebagai bagian dari masyarakat, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk menyarankan Presiden,” ujar Hasyim.

Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono membantah jika dikatakan pertemuan konsultasi dengan Presiden Yudhoyono itu menemui jalan buntu. "Tidak, kita sepakat untuk meneruskan konsultasi," katanya menjawab pertanyaan wartawan usai jumpa pers bersama Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa setelah pertemuan antara empat pimpinan DPR dengan Presiden.

Dalam pertemuan itu, Agung Laksono didampingi tiga Wakil Ketua yaitu Soetardjo Soerjoguritno, Muhaimin Iskandar dan Zaenal Maarif. Sedangkan Presiden Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan sejumlah menteri lainnya. (rif)