Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi tak mau berspekulasi lebih jauh tentang ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR, pada Selasa (5/6).
Pasalnya, menurut Hasyim, rapat dengan agenda tanggapan pemerintah atas hak interpelasi DPR terkait dukungan Pemerintah terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) nomer 1747 soal sanksi tambahan pada Iran yang mengembangkan energi nuklir, ditunda hingga pekan depan.
<>“Ini urusan (sidang interpelasi) belum selesai. Kan masih ditunda. Kita tunggu saja bagaimana selesainya nanti,” ujar Hasyim kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (5/6)
Hasyim meminta masyarakat mencermati lebih saksama proses yang akan dijalankan berikutnya. “Kan masing-masing (Presiden dan DPR) punya intgritas. Nah, kita lihat dan cermati bersama-sama, bagaimana integritas Presiden, bagaimana integritas DPR,” terangnya.
Rapat Paripurna DPR ditunda setelah terjadi hujan interupsi sehubungan tidak hadirnya Presiden Yudhoyono pada rapat tersebut. Rapat interpelasi berikutnya akan dijadwal ulang oleh Badan Musyawarah DPR.
Pada rapat paripurna itu Kepala Negara mengutus Menko Polhukam Widodo AS, Menlu Hassan Wirajuda, Mensesneg Hatta Radjasa, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menhan Juwono Sudarsono, Menkum dan HAM Andi Mattalatta, dan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.
Menanggapi penundaan tersebut, Presiden, di Kantor Presiden, Jakarta, menegaskan, DPR wajib menerima jawaban pemerintah yang diwakilkan kepada menteri dalam rapat paripurna tersebut.
"Pemerintah sesungguhnya ingin taat kepada aturan yang berlaku dan sungguh-sungguh ingin menjawab interpelasi ini dengan sebaik-baiknya dengan cara mempersiapkan jawaban secara saksama agar pertanyaan DPR dapat dijawab secara tepat," katanya. (rif)
