Warta
Pemerintah Didesak Minta Tambahan Kuota Haji pada Arab Saudi
Kamis, 21 Agustus 2008 | 02:36 WIB
Medan, NU Online
Pemerintah Indonesia didesak meminta tambahan tambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi. Hal itu penting berkaitan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.
Demikian dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI, Hasrul Azwar, usai mendampingi kunjungan kerja Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Suryadharma Ali, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/8) kemarin.<>
Ia menambahkan, kendati Indonesia merupakan negara yang paling banyak memperoleh kuota haji dibanding negara lain di dunia, sebesar 210 ribu jamaah, namun tidak ada salahnya upaya tersebut dilakukan.
Jika upaya itu gagal, pemerintah, melalui Departemen Agama di daerah, harus benar-benar memprioritaskan mereka yang belum pernah berhaji dikarenakan tingginya minat masyarakat menunaikan rukun Islam kelima itu.
"Dari pengamatan saya di berbagai provinsi di Tanah Air, minat masyarakat yang ingin berangkat haji terus meningkat. Bahkan ada yang harus menunggu dua tahun lamanya," katanya.
Menurut dia, timbulnya permasalahan kuota haji di Tanah Air dewasa ini merupakan konsekuensi pembagian kuota dari pemerintah pusat ke daerah dengan pembatasan satu orang jamaah per mil.
"Kuota kita memang terbatas dan harus dibagi merata ke seluruh provinsi dengan jumlah satu orang per mil dari jumlah penduduk muslim pada satu daerah," jelas Hasrul. (ant)
Pemerintah Indonesia didesak meminta tambahan tambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi. Hal itu penting berkaitan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.
Demikian dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI, Hasrul Azwar, usai mendampingi kunjungan kerja Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Suryadharma Ali, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/8) kemarin.<>
Ia menambahkan, kendati Indonesia merupakan negara yang paling banyak memperoleh kuota haji dibanding negara lain di dunia, sebesar 210 ribu jamaah, namun tidak ada salahnya upaya tersebut dilakukan.
Jika upaya itu gagal, pemerintah, melalui Departemen Agama di daerah, harus benar-benar memprioritaskan mereka yang belum pernah berhaji dikarenakan tingginya minat masyarakat menunaikan rukun Islam kelima itu.
"Dari pengamatan saya di berbagai provinsi di Tanah Air, minat masyarakat yang ingin berangkat haji terus meningkat. Bahkan ada yang harus menunggu dua tahun lamanya," katanya.
Menurut dia, timbulnya permasalahan kuota haji di Tanah Air dewasa ini merupakan konsekuensi pembagian kuota dari pemerintah pusat ke daerah dengan pembatasan satu orang jamaah per mil.
"Kuota kita memang terbatas dan harus dibagi merata ke seluruh provinsi dengan jumlah satu orang per mil dari jumlah penduduk muslim pada satu daerah," jelas Hasrul. (ant)
