Jombang, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, menyoroti masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Yang terjadi saat ini jika seseorang mencari keadilan terlebih dahulu mencari uang, untuk biaya keadilan.

“Ada kedurhakaan hukum yang terjadi. Terbukti jika ada orang mau mencari keadilan, terlebih dulu harus mencari uang untuk biaya keadilan. Sehingga, jika ada orang kehilangan kambing ternyata biaya mencari kambing sebesar biaya membeli sapi. Jadi sudah kehilangan kambing ditambah kehilangan sapi. Ini yang terjadi,” kata Hasyim.

<>

Hal itu diungkapkan Hasyim pada acara Pencanangan Program Lahan dan Hutan Rakyat Departemen Kehutanan kerja sama dengan Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU yang digelar di Alun-alun Jombang, Sabtu (9/12) lalu. Hadir Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Kehutanan MS Ka’ban. Hadir pula Bupati Jombang H Suyanto, beberapa pimpinan pondok pesantren KH Amanullah (Tambakberas), KH Aziz Masyhuri (Denanyar) dan lain-lain.

Para ahli eknomi di negeri ini, lanjut Hasyim, malah membuat melarat rakyat. Demikian pula dengan penanganan korupsi yang masih terkesan tebang pilih. “Yang kena masih nilainya Rp100 jutaan paling-paling. Tetapi, yang besar-besar masih belum tersentuh. Ini bentuk kedurhakaan hukum. Dalam memberantas illegal logging juga demikian. Yang memberantas harus diberantas lebih dulu. Karena itu, kedurhakaan hukum harus kita cegah, jangan sampai kita kualat,” terangnya.

Selain itu, Hasyim mengatakan, sesungguhnya Indonesia adalah negara yang paling makmur. Allah telah memberikan kekayaan melipah ruah. Namun rakyatnya masih miskin, karena tidak pandai bersyukur. Nah, sekarang, mau tidak mau kita harus hadapi pencuri-pencuri serta menanam kembali. “Istilahnya, kecil menanam dewasa memanen, dewasa menanam tua memanen, jika tua menanam cucu memanen dan seterusnya,” ujarnya.

Muslimat Prihatin Hutan Gundul

Seperti diberitakan sebelumnya, PP Muslimat NU, ternyata memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan hidup, terutama permasalahan hutan gundul. “Ini bukti, Muslimat juga peduli pada hutan gundul. Kami juga ikut prihatin rusaknya kondisi hutan kita sekarang ini. Makanya, PP Muslimat melakukan kerja sama dengan Departemen Kehutanan,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Di hadapan ribuan anggota Muslimat NU, Khofifah mengatakan, “Jika ibu-ibu punya rencana naik haji, 6 tahun lagi bisa dilakukan, jika sekarang mau mulai menanam kayu jati, ini sudah terbukti di beberapa daerah. Jika sekarang menanam, 6 tahun kemudian hasilnya bisa dinikmati atau memanen, dan itu bisa dipakai ongkos naik haji.”

Tokoh Muslimat asal Surabaya ini menjelaskan, kegiatan tersebut mendapat dukungan sepenuhnya dari sejumlah Pimpinan Wilayah Muslimat NU. Antara lain, PW Muslimat Papua, PW Muslimat Lampung dan PW Muslimat DIY. “Seluruh Ketua PW Muslimat yang hadir di sini, siap menanam dan melestarikan hutan. Karena, kami turut prihatin dengan kenyataan gundulnya hutan,” jelasnya.

Waspada

Menteri Kehutanan MS Kaban MSi, di depan ribuan anggota Muslimat NU mengaku sempat heran. Bahkan, di luar dugaan jika acara pencanangan kerja sama dengan PP Muslimat ini dikemas seperti pengajian akbar. “Kalau tahu begini, istri saya juga saya ajak. Saya tidak sangka kalau 14 ribu anggota Muslimat turut menyaksikan program pencanangan lahan ini,” katanya disambut tepuk tangan.

Ia lalu menanggapi hal-hal yang telah disampaikan Ketua Umum PP Muslimat. Menurut Kaban, jika memang ada keinginan naik haji 6 tahun kemudian, ongkos naik haji memang bisa didapat dari hasil menanam jati. Ia mengaku sudah membuktikan dan itu sesuatu yang tidak mustahil. “Apa yang disampaikan Bu Khofifah itu bukan angan-angan. Saya sendiri telah membuktikan, ada 5 orang anggota keluarga berangkat bersama-sama naik haji dari hasil menanam jati. Saya tanya sendiri pada yang bersangkutan, ini kenyataan,” katanya.

Ia lalu menjelaskan, di Indonesia kerusakan hutan sudah sangat memprihatinkan jutaan hektar hutan telah rusak. “Jika dimulai sekarang menanamnya baru 120 tahun lagi hutan kita bisa pulih. Makanya, Departemen Kehutanan mengajak masyarakat salah satu berkerja sama dengan PP Muslimat melakukan pencanangan rehabilitasi dan lahan rakyat. Jika anggota Muslimat yang jumlahnya 14 ribu hadir di sini menanam semua saya kira bisa menyelesaikan 1 juta hektar. Dengan demikian, pemulihan hutan kita hanya memakan waktu 60 tahun,” jelasnya. (mu)