Cirebon, NU Online
Anggota DPR RI yang juga Ketua Umum Fatayat NU Hj Maria Ulfah Anshar meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan dalam berbagai kasus yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"TKI ini bisa mendatangkan devisa bagi Indonesia, sehingga perlu jaminan dan perlindungan yang jelas. Kasus tindakan kriminalitas masih sering terjadi hingga sekarang," katanya dalam beda buku berjudul "Nalar Politik Perempuan Pesantren" yang digelar Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Cirebon di Pusdiklatpri, Sabtu (17/3).
<>Menurut dia, masalah TKI begitu kompleks. Sebut saja mulai dari kasus penganiayaan TKI, pemulangan secara paksa oleh Pemerintah Malaysia bahkan sampai pada ancaman hukuman mati yang dialami TKI di Arab Saudi.
“Ini dapat dianalisa secara seksama mengapa permasalahan TKI terus mencuat ke permukaan? Itu akibat ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri terbatas," ujarnya.
Maria Ulfah menjelaskan, melihat permasalahaan-permasalahan yang ada maka dapat disimpulkan permasalahan TKI di luar negeri bukan semata-mata datang dari TKI itu sendiri, tetapi juga melibatkan banyak pihak. Untuk itulah diperlukan aturan yang jelas, khususnya dari negara hingga menjadi aturan umum yang harus dipatuhi secara bersama.
Aturan-aturan itu kata dia, juga harus didukung oleh para aparat penegak hukum, sehingga benar-benar dapat dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait dengan masalah pengaturan TKI. Dengan aturan itu ungkap dia, diharapkan kasus-kasus penganiayaan, pelecehan, dan lainnya terhadap TKI di luar negeri dapat dihindari.
Bedah buku tersebet berlangsung semarak, sedikitnya seratusan undangan hadir. Tampak di antara mereka sejumlah tokoh NU Cirebon, tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cirebon, aktivis muda seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ansor, Muslimat, Fatayat, ISNU dan para dosen STAIN Cirebon.(kalil)
