Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan, beberapa Undang-Undang (UU) yang ada selama ini belum berpihak pada upaya menyejahterakan rakyat. Hal tersebut merupakan salah satu sebab Indonesia belum mampu keluar dari keterpurukan ekonomi.
Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam dialog bertajuk “Berbagi Hati Berbagi Visi: Mengapa Ekonomi Indonesia Rapuh, Apa yang Salah?” di Jakarta, Kamis (11/12) kemarin.<>
Muhaimin menyebutkan UU yang dimaksud, di antaranya, UU tentang Pajak, UU tentang Penguatan Industri Dalam Negeri dan Kandungan Lokal, UU tentang Migas, UU tentang Kelistrikan, dan UU tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kontribusi BUMN hanya 3 persen, padahal berada di sektor yang stategis,” ujar Muhaimin didampingi Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Lily Khadijah Wahid.
Selain itu, imbuhnya, perlu adannya penataan kembali politik anggaran. “APBN kita hingga hari ini ada di track (di jalur) yang belum tepat, rakyat belum merasakan langsung APBN kita. Ke depan visi PKB juga adalah akan berani berjuang agar APBN bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan Pengamat Ekonomi, Henry Saparini, yang juga hadir pada kesempatan itu. Menurutnya, keterpurukan Indonesia karena ada di jalan yang salah, hingga berbagai persoalan seperti penganguran besar-besaran terjadi.
“Indonesia harus berani pindah track dengan pilihan paradigma yang tepat hingga melahirkan implementasi yang tepat,” pungkasnya. (rif)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan, beberapa Undang-Undang (UU) yang ada selama ini belum berpihak pada upaya menyejahterakan rakyat. Hal tersebut merupakan salah satu sebab Indonesia belum mampu keluar dari keterpurukan ekonomi.
Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam dialog bertajuk “Berbagi Hati Berbagi Visi: Mengapa Ekonomi Indonesia Rapuh, Apa yang Salah?” di Jakarta, Kamis (11/12) kemarin.<>
Muhaimin menyebutkan UU yang dimaksud, di antaranya, UU tentang Pajak, UU tentang Penguatan Industri Dalam Negeri dan Kandungan Lokal, UU tentang Migas, UU tentang Kelistrikan, dan UU tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kontribusi BUMN hanya 3 persen, padahal berada di sektor yang stategis,” ujar Muhaimin didampingi Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Lily Khadijah Wahid.
Selain itu, imbuhnya, perlu adannya penataan kembali politik anggaran. “APBN kita hingga hari ini ada di track (di jalur) yang belum tepat, rakyat belum merasakan langsung APBN kita. Ke depan visi PKB juga adalah akan berani berjuang agar APBN bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan Pengamat Ekonomi, Henry Saparini, yang juga hadir pada kesempatan itu. Menurutnya, keterpurukan Indonesia karena ada di jalan yang salah, hingga berbagai persoalan seperti penganguran besar-besaran terjadi.
“Indonesia harus berani pindah track dengan pilihan paradigma yang tepat hingga melahirkan implementasi yang tepat,” pungkasnya. (rif)
