Jakarta, NU Online
Politisi PKB memperkirakan Golkar sedang memainkan taktik untuk bisa menguasai kabinet dengan mencoba tidak memainkan isu reshuffle kabinet.
Ketua DPP PKB Effendy Choirie kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (19/10) mengatakan sikap Golkar yang tidak ingin memainkan isu reshuffle kabinet merupakan taktik dan strategi Golkar untuk mendapatkan kursi yang lebih banyak di kabinet.
<>Dengan tidak memainkan isureshuffle kabinet, kata Gus Choi, maka para petinggi Golkar harus pandai main mata. Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono yang kini Ketua DPR, disuruh menggebu-gebu untuk minta dilakukannya reshuffle kabinet, sementara untuk menjaga hubungan baik dengan Presiden Susilo Bambang, Wapres Jusuf Kalla yang Ketua Umum Golkar 'pura-pura' mengatakan tidak perlu ada resafel.
"Semua itu taktik saja. Inilah taktik Golkar untuk mendapatkan kursi yang banyak di kabinet, dengan pura-pura tetap menjaga agar hubungan Jusuf Kalla dengan presiden tetap baik," katanya menanggapi pernyataan fungsionaris Golkar Yuddy Chrisnandy bahwa Golkar tidak akan berkepentingan terhadap isu reshuffle kabinet.
Effendy mengatakan, dari dulu Golkar memang partai yang terbiasa untuk berkuasa sehingga kalau kekuasaannya terbatas, tidak akan bahagia. Sekarang di kalangan mereka, ada semacam tuntutan untuk kembali berkuasa dan sekarang momentum yang tepat untuk merebut kekuasaan yang hilang.
Namun terlepas dari itu semua, presiden memang harus lakukan reshuffle kabinet karena kinerjanya sangat buruk sehingga perlu dirombak agar ada harapan baru. "Masalahnya, berani-tidak presiden mengganti menteri-menteri yang berkiblat ke Kalla. Beranikah ia mengganti posisi Aburizal Bakrie? Kalau PKB, sejujurnya saja, kita lebih 'enjoy' berada di luar, tetapi jangan diganggu-ganggu, baik langsung ataupun menggunakan orang dalam," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.
Menjawab pertanyaan, Effendy Choirie mengatakan kabinet Indonesia Bersatu harus dievaluasi secara keseluruhan, baik bidang Polkam, Ekuin dan Sosial. Paling tidak, katanya, dua Menko yakni Aburizal Bakrie dan Alwi Shihab perlu diganti dengan orang yang lebih mumpuni. Aburizal tak cocok untuk mengurusi kebijakan makro ekonomi, namun lebih cocok untuk urusan mikro ekonomi.
Sementara itu, Ketua DPP PPP yang juga anggota Komisi III DPR Djuhad Mahya mengatakan, PPP telah siapkan orang untuk menggantikan posisi Surya Dharma Ali dan Sugiarto di kabinet. "Langkah praktis itu untuk mengantisipasi, kalau sewaktu-waktu presiden minta orang, kita sudah siap," katanya.
Pertimbangan lainnya adalah setelah satu tahun pemerintahan berjalan, kinerja keduanya tidak begitu baik dan tak mumpuni. Apalagi, laporan dari kader-kader PPP di Komisi VI DPR menyatakan seperti itu.
"Dulu Surya Dharma dan Sugiarto kita pandang bagus dan mampu tetapi nyatanya dalam satu tahun pemerintahan, keduanya tidak memberikan
kontribusi yang baik bagi pemerintah, makanya kalau presiden minta gantinya, sudah kita siapkan. Di kita masih banyak kader yang lebih bagus dari keduanya," kata Djuhad Mahya. (Ant/OL-06)
