Jakarta, NU Online
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan korban lumpur Lapindo yang tak kunjung usai.
"Saya saja sudah merasa tidak nyaman dengan suasana ini. Saya Kecewa. Aceh saja bisa diselesaikan, tapi kenapa ini tidak? Ini membuat pusing," kata Presiden bernada tinggi saat pertemuan yang berlangsung 1,5 jam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12).<>
Kekecewaan tersebut disampaikan Presiden di hadapan Direktur Utama Lapindo Brantas Inc, Nirwan Bakrie. Presiden menambahkan terkatung-katungnya proses sisa pembayaran 80 persen kepada para korban lumpur sudah mengganggu kerja pemerintahan.
Presiden yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, dan Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) khusus menggelar pertemuan dengan Nirwan Bakrie guna mencari solusi sisa pembayaran kepada para korban lumpur Lapindo.
Menurut Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, Presiden memerintahkan agar proses pembayaran tersebut segera diselesaikan.
Andi mengatakan, BPLS serta menteri-menteri terkait akan bernegosiasi dengan para korban dan akan kembali melaporkan hasilnya kepada Presiden pada Rabu sore.
"Presiden telah memberikan arahan kepada tim ini untuk segera menyelesaikan persoalan tentang Lumpur Lapindo, terutama soal ganti rugi sesuai dengan Perpres 14," katanya.
Presiden, lanjut Andi, telah memberikan arahan agar persoalan tersebut segera dituntaskan. "Tim ini sekarang sedang bekerja sehingga baru nanti sore akan laporkan lagi kepada Presiden tentang bagaimana hasil dari penyelesaian tersebut," tuturnya.
Andi berjanji mekanisme penyelesaian sisa pembayaran itu akan diumumkan oleh BPLS serta menteri-menteri terkait usai laporan kepada Presiden. (ant/rif)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan korban lumpur Lapindo yang tak kunjung usai.
"Saya saja sudah merasa tidak nyaman dengan suasana ini. Saya Kecewa. Aceh saja bisa diselesaikan, tapi kenapa ini tidak? Ini membuat pusing," kata Presiden bernada tinggi saat pertemuan yang berlangsung 1,5 jam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12).<>
Kekecewaan tersebut disampaikan Presiden di hadapan Direktur Utama Lapindo Brantas Inc, Nirwan Bakrie. Presiden menambahkan terkatung-katungnya proses sisa pembayaran 80 persen kepada para korban lumpur sudah mengganggu kerja pemerintahan.
Presiden yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, dan Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) khusus menggelar pertemuan dengan Nirwan Bakrie guna mencari solusi sisa pembayaran kepada para korban lumpur Lapindo.
Menurut Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, Presiden memerintahkan agar proses pembayaran tersebut segera diselesaikan.
Andi mengatakan, BPLS serta menteri-menteri terkait akan bernegosiasi dengan para korban dan akan kembali melaporkan hasilnya kepada Presiden pada Rabu sore.
"Presiden telah memberikan arahan kepada tim ini untuk segera menyelesaikan persoalan tentang Lumpur Lapindo, terutama soal ganti rugi sesuai dengan Perpres 14," katanya.
Presiden, lanjut Andi, telah memberikan arahan agar persoalan tersebut segera dituntaskan. "Tim ini sekarang sedang bekerja sehingga baru nanti sore akan laporkan lagi kepada Presiden tentang bagaimana hasil dari penyelesaian tersebut," tuturnya.
Andi berjanji mekanisme penyelesaian sisa pembayaran itu akan diumumkan oleh BPLS serta menteri-menteri terkait usai laporan kepada Presiden. (ant/rif)
