Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur melalui PT Cahaya Bintang Sembilan (CBS) memenangkan tender konversi minyak tanah ke elpiji untuk Jatim dan Bali.

"PT CBS di PBNU kalah dalam tender, tapi kami di Jatim memenangkan tender dengan menyisihkan sembilan kompetitor," kata manajer area Jatim PT CBS, H Ahmad Sujono, di Surabaya, Senin.

<>

Didampingi manajer teknis dari LPTK NU Jatim, Ali Subhan dan Ir Koderi, ia mengemukakan, PT CBS menyisihkan sembilan kompetitor dalam proses tender pada Juli lalu, diantaranya dari UPN, ITS, Mark Plus, Ubaya, dan sebagainya.

"Tugas kami adalah melakukan pendataan dan distribusi tabung gas elpiji untuk tahap pertama, sedangkan tahap berikutnya bergantung kepada Pertamina dalam menyiapkan pangkalan," katanya.

Wakil Sekretaris PWNU Jatim itu mengatakan, pendataan atau pencacahan sudah dilakukan di Sidoarjo untuk 470 ribu KK, kemudian akan dilanjutkan untuk 210 ribu KK di Gresik.

"Untuk Sidoarjo, kami masih mendata kepada warga pada tujuh dari 18 kecamatan yang direncanakan. Tapi kami sudah melampaui target Pertamina sebesar 80 ribu KK selama 48 hari, sebab kami sudah menyelesaikan 100 ribu KK dalam 38 hari," katanya.

Namun, dirinya tetap memenuhi komitmen dengan Pertamina untuk mendata warga dengan empat kriteria yakni pengguna minyak tanah, penghasilan di bawah Rp1,5 juta, wilayah konversi yang dibuktikan KTP dan KK, dan kelompok usaha mikro yang menggunakan minyak tanah.

"Karena itu, kami tidak berpikir apakah warga miskin itu merupakan warga PDIP, NU, Muhammadiyah, atau yang lain, maka semuanya kami data dan kami beri elpiji gratis dengan tabung isi 3 kg yang akan habis dalam 10 hari," katanya.

PT CBS melakukan pendataan di Sidoarjo dengan melibatkan 450 surveyor, kemudian untuk Gresik akan melibatkan 200 surveyor. "Kami juga sudah merencakan untuk Malang, sedangkan Surabaya masih tertunda," katanya.

Ditanya alasan penundaan untuk Surabaya, ia menyatakan, pihaknya sudah melakukan pendataan pada dua kecamatan untuk "pilot project", namun walikota Surabaya masih "bermasalah" dengan Pertamina.

"Padahal, kami sudah berkomitmen untuk tidak memikirkan masalah politis, tapi benar-benar untuk masyarakat. Pertamina sendiri sudah bersedia untuk membangun fasilitas umum sebagai kompensasi, tapi walikota Surabaya justru menolak. Kami tinggal menunggu ’sinyal’ dari Pertamina saja, karena kami sebenarnya sudah siap," katanya.

Subsidi yang diberikan pemerintah kepada setiap KK untuk konversi adalah gas elpiji 3 kg senilai Rp12.750 dan tabung gas senilai Rp141.850, belum termasuk kompor gas yang juga diberikan gratis.

"Warga miskin di Sidoarjo umumnya senang, karena mereka mengaku lebih hemat dibanding menggunakan minyak tanah, sebab tabung gas elpiji 3 kg habis dalam 10 hari dengan nilai Rp12.750. Padahal untuk minyak tanah bisa habis Rp20 ribu lebih dalam 10 hari, apalagi dapur pun lebih bersih," katanya. (ant/eko)