Jakarta, NU Online
Sekitar 200-an santri dan alumni pondok pesantren yang datang dari Serang, Bandung, Karawang, dan sekitar wilayah Jawa Barat, yang terhimpun dalam Lingkar Santri Nusantara yang dipimpin oleh Ahmad Munawar Zaman, pada Rabu (8/12) mengikuti sosialisasi 4 pilar bangsa khususnya UUD NRI 1945 di Gedung MPR/DPR/DPD.
“Seperti diketahui MPR sesuai dengan UU. NO. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditugaskan untuk sosialisasi 4 pilar bangsa khsususnya UUD NRI 1945,” tandas Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari yang didampingi Ketua MPR RI Taufiq Kiema<>s.
Sosialisasi 4 Pilar diakui oleh Hajriyanto telah memasuki babak baru di mana masyarakat datang ke Gedung MPR RI untuk mengikuti acara sosialisasi. “Semua acara berlangsung dengan baik dan antusias. Semua ini menunjukkan 4 Pilar bukan hanya tanggung jawab MPR tapi juga sudah menjadi tanggung jawab masyarakat,” katanya.
Ahmad Bachtiar Rifai dari Lingkaran Santri mengakui sosialisasi ini langkah yang bagus karena dirinya berpandangan luas tentang 4 pilar bangsa tersebut. Menurut alumni Pondok Pesantren Al Ikhwan, Serang, Banten, sosialisasi ini seharusnya diperluas ke pesantren-pensatren di seluruh nusantara agar para santri paham konstitusi.
“Acara seperti ini membawa dampak yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. Pasca amandemen ini, MPR memiliki kewenangan yang berbeda. Dulu MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden, sekarang tidak lagi. Wewenang MPR yang masih ada adalah mengubah UUD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden bila melanggar konstitusi.
“Jadi memilih kewenangan terbatas setelah amandemen. Dalam masalah undang-undang itu adalah wewenang Presiden dan DPR. DPR dan Presiden menetapkan undang-undang setelah dibahas oleh kedua lembaga negara itu,” tutur Hajriyanto.
Ahmad Munawar Zaman mengatakan sosialisasi ini pada hakikatnya agar pemahaman antara keagamaan dan kebangsaan menjadi serasi. “Output akhirnya adalah NKRI harga mati,” katanya meyakinkan. (amf)
Sekitar 200-an santri dan alumni pondok pesantren yang datang dari Serang, Bandung, Karawang, dan sekitar wilayah Jawa Barat, yang terhimpun dalam Lingkar Santri Nusantara yang dipimpin oleh Ahmad Munawar Zaman, pada Rabu (8/12) mengikuti sosialisasi 4 pilar bangsa khususnya UUD NRI 1945 di Gedung MPR/DPR/DPD.
“Seperti diketahui MPR sesuai dengan UU. NO. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditugaskan untuk sosialisasi 4 pilar bangsa khsususnya UUD NRI 1945,” tandas Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari yang didampingi Ketua MPR RI Taufiq Kiema<>s.
Sosialisasi 4 Pilar diakui oleh Hajriyanto telah memasuki babak baru di mana masyarakat datang ke Gedung MPR RI untuk mengikuti acara sosialisasi. “Semua acara berlangsung dengan baik dan antusias. Semua ini menunjukkan 4 Pilar bukan hanya tanggung jawab MPR tapi juga sudah menjadi tanggung jawab masyarakat,” katanya.
Ahmad Bachtiar Rifai dari Lingkaran Santri mengakui sosialisasi ini langkah yang bagus karena dirinya berpandangan luas tentang 4 pilar bangsa tersebut. Menurut alumni Pondok Pesantren Al Ikhwan, Serang, Banten, sosialisasi ini seharusnya diperluas ke pesantren-pensatren di seluruh nusantara agar para santri paham konstitusi.
“Acara seperti ini membawa dampak yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. Pasca amandemen ini, MPR memiliki kewenangan yang berbeda. Dulu MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden, sekarang tidak lagi. Wewenang MPR yang masih ada adalah mengubah UUD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden bila melanggar konstitusi.
“Jadi memilih kewenangan terbatas setelah amandemen. Dalam masalah undang-undang itu adalah wewenang Presiden dan DPR. DPR dan Presiden menetapkan undang-undang setelah dibahas oleh kedua lembaga negara itu,” tutur Hajriyanto.
Ahmad Munawar Zaman mengatakan sosialisasi ini pada hakikatnya agar pemahaman antara keagamaan dan kebangsaan menjadi serasi. “Output akhirnya adalah NKRI harga mati,” katanya meyakinkan. (amf)
