Phnom Penh, NU Online
Selama ini banyak orang belajar rekonsiliasi dengan mengacu pengalaman Afrika Selatan. Padahal, ada pengalaman menarik dan mungkin lebih pas dicontoh oleh Indonesia, yaitu rekonsiliasi yang terjadi di Kamboja yang dilakuakan oleh Perdana Menteri Hun Sen bersama Norodom Sihanok.
Kondisi yang tenang dan tenteram di Kamboja di bawah Raja Norodom Sihanok mulai terusik ketika Jenderal Nol Nol mengkudetanya. Kudeta yang didukung Amerika Serikat (AS) itu akhirnya menyulut berbagai kerusuhan berdarah. Puncaknya, ketika pemerintahan boneka itu ditumbangkan oleh Khmer Merah yang kejam. Jutaan rakyat menjadi korban pembantaian oleh rezim pimpinan Pol Pot dan Khieu Sampan itu.<>
Kekuasaan itu akhirnya berakhir ketika Vietnam menyerbu negara komunis yang brutal itu. Setelah terjadi kesepakatan damai baik di Paris maupun Jakarta, akhirnya kedaulatan Kamboja dipulihkan kembali. Vietnam keluar dari negeri itu, begitu Pula Cina. Peran Indonesia sangat besar dalam proses perdamaian itu. Demikian menurut para pejabat kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh belum lama ini.
Kamboja di bawah Perdana Menteri Hun Sen ternyata cukup cerdik dalam membangun kembali Kamboja yang runtuh. Demikian dikatakan Vannak, seorang ahli tentang Indonesia. Pertama, menurutnya, negara bekas Komunis itu dikembaliakan lagi dalam bentuk kerajaan, sehingga dengan sendirinya mengantarkan Norodom Sihanok kembali ke kekuasaan. Langkah ini dinilainya sangat penting guna mengembalikan keutuhan Kamboja yang hancur baik oleh komunis Pol Pot maupun oleh tentara Amerika dan Lon Nol.
Seharusnya, Hun Sen menghancurkan kekuatan Khmer Merah biar partainya muncul sebagai kekuatan tunggal. Tetapi yang dilakukan sebaliknya, penguasa lama itu diajak bergabung dalam pemerintahannya. Hun Sen, Ieng Sari, dan Khieu Sampan membuat kata sepakat, kecuali Pol Pot yang sengaja dibiarkan hidup bebas di pedalaman. Dengan cara itu, kata Vannak, Khmer Merah tidak bisa bergerak menjadi gerilyawan yang akan merepotkan dan menelan banyak korban.
Sementara dengan kemakmuran yang bertahap, rakyat mulai tenang. Bekas Khmer Merah tidak lagi bergerilya. Saat ini, Kamboja menjadi negara baru yang cukup maju; nilai mata uangnya sangat kuat; produksi berasnya mengalami surplus, sehingga diekspor ke Indonesia dan negara lainnya.
Pemerintah Kamboja juga sangat kuat dengan kondisi keamanan yang cukup stabil. Di tengah ketenangan itulah, Hun Sen membiarkan Mahkamah Internasional untuk memperkarakan para penjahat Khmer Merah seperti Ieng Sari dan Khieu Sampan tanpa ada gejolak, sebab kedua tokoh itu dianggap tidak relevan oleh para bekas serdadu Khmer Merah sendiri. Dengan rekonsiliasi yang bertahap itu bangsa kamboja tetap satu, tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap warganya sendiri, termasuk bekas pengikut Khmer Merah.
"Kalanagan Muslim Kamboja sendiri juga tidak pernah bermasalah dengan kelompok manapun, meski pada saat itu mereka juga menjadi korban keganasan komunis. Tetapi semua rakyat memahami masa lalunya untuk membangun masa depan mereka," kata Vannak mengakhiri pembicaraannya
Ini sungguh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia yang tidak ada rekonsiliasi nasional, sehingga terjadi stigma dan diskrinimasi yang tidak pernah selesai. Sementara bangsa Kamboja mampu menyelesaikan persoalannya dengan baik. (mdz)
Selama ini banyak orang belajar rekonsiliasi dengan mengacu pengalaman Afrika Selatan. Padahal, ada pengalaman menarik dan mungkin lebih pas dicontoh oleh Indonesia, yaitu rekonsiliasi yang terjadi di Kamboja yang dilakuakan oleh Perdana Menteri Hun Sen bersama Norodom Sihanok.
Kondisi yang tenang dan tenteram di Kamboja di bawah Raja Norodom Sihanok mulai terusik ketika Jenderal Nol Nol mengkudetanya. Kudeta yang didukung Amerika Serikat (AS) itu akhirnya menyulut berbagai kerusuhan berdarah. Puncaknya, ketika pemerintahan boneka itu ditumbangkan oleh Khmer Merah yang kejam. Jutaan rakyat menjadi korban pembantaian oleh rezim pimpinan Pol Pot dan Khieu Sampan itu.<>
Kekuasaan itu akhirnya berakhir ketika Vietnam menyerbu negara komunis yang brutal itu. Setelah terjadi kesepakatan damai baik di Paris maupun Jakarta, akhirnya kedaulatan Kamboja dipulihkan kembali. Vietnam keluar dari negeri itu, begitu Pula Cina. Peran Indonesia sangat besar dalam proses perdamaian itu. Demikian menurut para pejabat kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh belum lama ini.
Kamboja di bawah Perdana Menteri Hun Sen ternyata cukup cerdik dalam membangun kembali Kamboja yang runtuh. Demikian dikatakan Vannak, seorang ahli tentang Indonesia. Pertama, menurutnya, negara bekas Komunis itu dikembaliakan lagi dalam bentuk kerajaan, sehingga dengan sendirinya mengantarkan Norodom Sihanok kembali ke kekuasaan. Langkah ini dinilainya sangat penting guna mengembalikan keutuhan Kamboja yang hancur baik oleh komunis Pol Pot maupun oleh tentara Amerika dan Lon Nol.
Seharusnya, Hun Sen menghancurkan kekuatan Khmer Merah biar partainya muncul sebagai kekuatan tunggal. Tetapi yang dilakukan sebaliknya, penguasa lama itu diajak bergabung dalam pemerintahannya. Hun Sen, Ieng Sari, dan Khieu Sampan membuat kata sepakat, kecuali Pol Pot yang sengaja dibiarkan hidup bebas di pedalaman. Dengan cara itu, kata Vannak, Khmer Merah tidak bisa bergerak menjadi gerilyawan yang akan merepotkan dan menelan banyak korban.
Sementara dengan kemakmuran yang bertahap, rakyat mulai tenang. Bekas Khmer Merah tidak lagi bergerilya. Saat ini, Kamboja menjadi negara baru yang cukup maju; nilai mata uangnya sangat kuat; produksi berasnya mengalami surplus, sehingga diekspor ke Indonesia dan negara lainnya.
Pemerintah Kamboja juga sangat kuat dengan kondisi keamanan yang cukup stabil. Di tengah ketenangan itulah, Hun Sen membiarkan Mahkamah Internasional untuk memperkarakan para penjahat Khmer Merah seperti Ieng Sari dan Khieu Sampan tanpa ada gejolak, sebab kedua tokoh itu dianggap tidak relevan oleh para bekas serdadu Khmer Merah sendiri. Dengan rekonsiliasi yang bertahap itu bangsa kamboja tetap satu, tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap warganya sendiri, termasuk bekas pengikut Khmer Merah.
"Kalanagan Muslim Kamboja sendiri juga tidak pernah bermasalah dengan kelompok manapun, meski pada saat itu mereka juga menjadi korban keganasan komunis. Tetapi semua rakyat memahami masa lalunya untuk membangun masa depan mereka," kata Vannak mengakhiri pembicaraannya
Ini sungguh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia yang tidak ada rekonsiliasi nasional, sehingga terjadi stigma dan diskrinimasi yang tidak pernah selesai. Sementara bangsa Kamboja mampu menyelesaikan persoalannya dengan baik. (mdz)
