Jakarta, NU Online
Keberadaan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) sebagai organisasi yang menaungi pesantren-pesantren NU harus mampu menjembatani kepentingan pesantren yang selama ini cenderung tidak memiliki informasi dan akses yang memadai.
“Banyak pesantren yang merasa sulit untuk menganses dana yang yang disediakan melalui program pemerintah, padahal program-program yang disediakan sangat banya, disinilah peran RMI untuk menjembataninya,” tutur Tosari Wijaya, anggota DPR RI dalam acara rakernas RMI (18/5) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.
<>Tosari menjelaskan, beberapa departemen pemerintah memiliki program yang memang ditunjukan kepada lingkungan pesantren. Untuk departemen pertanian, terdapat program Lembaga Masyarakat Mengakar Madani. Ia menjelaskan yang dimaksud “mengakar” disini adalah lingkungan pesantren. Deptan memberikan bantuan bagi pengembangan pertanian di lingkungan pesantren melalui program ini.
Selain itu, juga terdapat program Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP). Disini pesantren salah satunya diminta untuk berperan menggantikan para tengkulak yang membeli gabah dibawah harga yang layak.
Sementara itu, dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan terdapat program Pesantren Bahari dengan sasaran pesantren yang berada di daerah pesisir. Disini, pesantren diharapkan dapat memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan bagi perkembangan pendidikannya.
Tosari berharap pesantren mampu mengorganisir potensi ekonominya secara maksimal, salah satunya lewat induk koperasi serta mampu menampung dukungan program yang diberikan oleh pemerintah. Ia mengusulkan adanya ATM Jaringan antar pesantren yang mampu menjembatani pendanaan dan perdagangan di lingkungan pesantren.
Adanya program pendanaan untuk pesantren juga diungkapkan oleh Muhammad Taufik, dirjen SDM Depkop. Ia menjelaskan program ini adalah Program Pendanaan Produktif yang memberikan bantuan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di lingkungan pesantren. Saat ini sudah terdapat 180 pesantren yang masing-masing menerima dana sebesar 100 juta. “Tahun depan kita harapkan program ini bias dikembangkan sampai 500 pesantren,” tuturnya.
Depkop juga membuat program untuk meningkatkan ketrampilan para santri. Terdapat lima bidang yang menjadi sasaran dari depkop meliputi ketrampilan perbengkelan, elektronik, konveksi, agribisnis dan kerajinan. Taufik menjelaskan pemerintah memberikan masing-masing pesantren 200 juta rupiah untuk membangun tempat pelatihan ini, tapi ia tak menjelaskan berapa banyak pesantren yang sudah memperoleh program ini. (mkf)
