Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rozy Munir menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono salah membentuk tim ekonominya. Menurutnya, tim ekonomi yang diandalkan Presiden terlalu liberal, begitu pula kinerjanya yang tak memuaskan.
“Tim ekonomi kabinet saat ini terlalu liberal. Kinerjanya juga tidak memuaskan. Karena itu, Presiden harus menempatkan orang yang mempunyai visi ekonomi kerakyatan,” ujar Rozy, di Jakarta, Selasa (1/5).
<>Mantan Menteri BUMN di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, sekarang merupakan waktu yang tepat bagi Presiden untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet serta memerbaiki tim ekonominya. Presiden, katanya, juga harus berani menempatkan para menteri yang bervisi kerakyatan.
“Secara umum reshuffle harus segera dilakukan. Paling tidak minggu pertama bulan Mei sudah harus dilakukan,” ujar Rozy yang juga Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.
Rozy menambahkan, meski secara makro perekonomian Indonesia cukup stabil, namun sektor ekonomi riil justru cenderung stagnan. Padahal, katanya, sektor riil justru berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat. ”Rakyat sulit memperoleh kredit untuk meningkatkan perekonomiannya, pengangguran terus bertambah,” tandasnya.
Lebih lanjut, pria kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, itu mengatakan, kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil ditunjukkan dengan lebih senang pemerintah melakukan impor komoditas-komoditas tertentu daripada memperkuat produksi di dalam negeri. Padahal, pada waktu masa kampanye Pemilu 2004 lalu, Presiden berjanji akan mengembangkan ekonomi kerakyatan.
Rozy mengingatkan, meski yang melakukan kesalahan seorang menteri, rakyat pasti menimpakan kesalahan itu pada Presiden. Sebab, Presiden adalah penanggung jawab kinerja kabinet. Artinya, Presiden akan dinilai tidak pro-rakyat, jika kinerja menteri buruk.
”Paruh kedua masa pemerintahan ini akan menentukan nasib presiden berikutnya, lanjut atau tidak. Jadi presiden harus berani melakukan perubahan,” tegasnya.
Selain menyoroti tim ekonomi, Rozy juga menyinggung para menteri yang kinerjanya dinilai kurang bagus, bahkan ada yang terlalu tunduk pada partai politik pengusungnya daripada Presiden. Namun, ia enggan menyebut nama-nama menteri yang dimaksudnya. ”Selama dua setengah tahun masa pemerintahannya, presiden tentu sudah tahu para menterinya,” tuturnya.
Di paruh kedua pemerintahannya, Presiden tak boleh lagi bersikap ragu. Presiden harus melakukan koreksi sesuai mandat dan naluri kepemimpinannya. ”Saya kira Presiden sudah tahu betul siapa saja yang kinerjanya buruk. Presiden telah bisa mengoreksi semuanya. Kalau paruh kedua nanti tidak ada perbaikan kinerja, citra Presiden akan semakin buruk,” jelasnya. (rif)
